Publik Terancam Tak Lagi Bebas Live di Medsos Bila Gugatan RCTI Dikabulkan! Pakar Hukum : Membatasi Kreatifitas

Ilustrasi pengguna medsos. Ist

Jakarta | Jurnal Asia
Keyword RCTI menjadi trending topik di Twitter, lantaran gugatan uji materi yang diajukan RCTI dan iNews TV atas Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membuat netizen riuh.

Dikutip dari bisnis.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut jika gugatan tersebut dikabulkan, masyarakat tidak dapat lagi bebas memanfaatkan fitur siaran langsung di media sosial.

Menanggapi hal ini, Refly Harun, yang lebih dikenal sebagai pakar Hukum Tata Negara, menilai gugatan yang diajukan RCTI dan iNews itu didasari motif ekonomi. Pasalnya, kata Refly, saat ini media sosial sudah menjadi saingan utama televisi.

Baca Juga : Awas, Berkeliaran di Lapangan Merdeka Medan Tak Pakai Masker Bisa Kena Razia Lho

“Kalau yang mengajukan korporasi ada motif bisnisnya, kita tahu medsos jadi saingan televisi. Bahkan seperti YouTube itu sudah jadi saingan televisi. Orang kan sekarang nonton YouTube ya, walaupun siarannya di televisi, orang nontonnya lewat YouTube,” kata Refly kepada Bisnis, Kamis (27/8/2020).

Refly menjelaskan jika gugatan ini dikabulkan, maka dapat membatasi kebebasan dan kreativitas warga negara yang menggunakan layanan siaran langsung di media sosial.

Menurut dia gugatan ini dapat berbahaya bila dikabulkan. Gugatan ini, ujar Refly, juga menunjukan bahwa pihak korporasi dalam hal ini televisi tidak ingin disaingi.

“Ya ini gawat, bahaya betul-betul bahwa the giant tidak ingin disaingi. Sudahlah, kelompok bisnis besar ini kan sudah lama menikmati kue yang banyak, kok kesannya gimana ya,” kata Refly yang kini punya channel khusus di Youtube itu.

Menurut Refly ketimbang mengajukan gugatan, televisi seharusnya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dia menilai distribusi ekonomi di media sosial seharusnya jangan diganggu gugat.

“Kita jangan menghalangi distribusi ekonomi, karena medsos mendistribusikan ekonomi, tidak lagi kemudian menumpuk di satu dua kelompok the giant televisi,” kata Refly.

RCTI dan iNews TV yang mengajukan uji materi itu menyebut pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

(wo/bisnis.com)

One response to “Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Arsip Penyelidikan Aman dari Kobaran Api

Comments are closed.
Close Ads X
Close Ads X