HMI Sumut Minta Erick Thohir Dicopot

Ketua Umum Badko HMI Sumut M Alwi Sihab Hasibuan. Ist

 

Medan | Jurnal Asia
Kinerja Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan dari kritik keras dari berbagai pihak mulai dari Politikus PDIP-P Adian Napitupulu hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut).

Dalam kritiknya, HMI Sumut mendesak agar Erick segera dicopot karena dinilai ugal-ugalan sebagai Menteri BUMN.

“Kami perhatikan sejak awal menjadi menteri, banyak kebijakan pak Erick yang ugal-ugalan. Untuk itu kita minta beliau segera mengundurkan diri, kalau tidak ya dicopot saja,” ujar Ketua Umum Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi, Senin (29/6/2020).

Ia menjelaskan beberapa kejanggalan dalam pengambilan keputusan khususnya pengangkatan direksi BUMN. Dia mencontohkan pengangkatan orang yang diduga warga negara asing (WNA) menjadi direksi BUMN.

Baca Juga : FSPMI Sumut Sambut Baik Maklumat Kapolri, Diharapkan Tidak Ada PHK Buruh Lagi

“Kami melihat beberapa kali beliau membuat kontroversi saat mengangkat direksi di BUMN. Teranyar soal kabar diangkatnya oknum WNA menjadi salah satu direksi BUMN. Kami nilai ini kesalahan besar,” kata Hasbi.

WNA yang dimaksud bernama Antonius Rainier Haryanto yang menjabat sebagai Direksi Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika atau Pertamedika. Dia dikabarkan merupakan WNA asal Australia yang berdarah Indonesia.

Menurut Hasbi, pengangkatan WNA ini janggal karena menilai banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang juga berkompeten untuk mengisi posisi itu. Dia kemudian menyebut Erick tidak memprioritaskan WNI dalam mengambil kebijakan.

“Kalau alasannya berkompeten, saya yakin WNI kita juga pasti ada yang berkompeten. Ini kan persoalan memprioritaskan putra-putri terbaik bangsa atau tidak. Berarti kan tidak. Sampai hari ini kami menilai tidak ada alasan apapun untuk tidak memprioritaskan WNI untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan termasuk BUMN,” jelas Hasbi.

Kejanggalan selanjutnya menurut Hasbi adalah direksi BUMN yang rangkap jabatan. Hal ini menurutnya menjadikan pengelolaan suatu BUMN menjadi tidak maksimal.

“Kemarin Ombudsman juga memaparkan adanya dugaan 397 direksi yang rangkap jabatan. Kalau terjadi seperti ini sudah jelas mereka bekerja kurang maksimal. Karena tidak fokus pada satu pekerjaan saja. Dampaknya pengelolaan BUMN menjadi kurang baik,” imbuh Hasbi.

Berbagai kejanggalan ini menurut Hasbi menggambarkan gagalnya Erick Thohir dalam memimpin kementerian BUMN. Untuk itu, kembali Hasbi meminta agar Erick untuk dicopot.

“Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa hal kecil dari kinerja pak Erick yang kami nilai akan merusak tata kelola kementerian BUMN. Untuk itu, sekali lagi kami minta agar pak Erick segera dicopot dari posisinya,” tandasnya.(wo/ril)

Close Ads X
Close Ads X