Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berpendapat, tantangan pemerintah untuk menggenjot perekonomian tahun depan masih dibayangi ketidakpastian. Pemerintah pun diharapkan bisa bersikap realistis menyikapi hal tersebut.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di level 5,4 persen sesuai yang dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, tidak mudah dicapai di tahun politik 2018.
“Meskipun sejatinya itu tidak mustahil,” kata Enny, dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober 2017.
Enny menjelaskan, Pemilihan Kepala Daerah serentak yang digelar di 171 daerah tahun depan memang akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun, seretnya penerimaan negara kas negara tentu menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha untuk ekspansi. “Sangat mungkin yang terjadi adalah keadaan wait and see,” katanya.
Menurut Enny, dunia usaha menanti kepastian terpilihnya pemimpin baru atau incumbent di berbagai daerah. Karena itu, geliat perekonomian nasional baru akan terasa di semester kedua tahun depan.
“Tidak ada jaminan pula di semester kedua 2018 akan ada akselerasi, seiring kontestasi Pilpres yang akan segera digelar,” katanya.
Pembangunan Infrastruktur Belum Sejalan
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut jika pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah cukup baik. Namun apa yang dilakukan belum sejalan dengan tujuan awal untuk peningkatan produktivitas dan daya saing.
“Jadi infrastruktur ini kan kalau Pak Jokowi sudah jelas arahnya peningkatan produktivitas dan daya saing. Mestinya infrastruktur yang dibangun yang mendorong dua target tadi,” kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati.(mtv)