Medan | Jurnal Asia
Seiring dengan penguatan kinerja indeks bursa se-kawasan, IHSG mampu ditutup menguat 0.77% di level 4.752,55. Di mana indeks saham di pasar negara berkembang Asia pacific mengalami kenaikan 0.27% di sore hari.
Tidak semua kinerja bursa di negara Asia mengalami penguatan. Terlebh indeks bursa di Hong Kong.
Meningkatnya ketegangan di Hong Kong menjadi salah satu pemicu ketakutan akan adanya tekanan lanjutan. Pelaku pasar di akhir pekan menanti respon yang akan disampaikan oleh Presiden AS, mengingat Presiden AS menjadwalkan untuk menyatakan sikapnya terhadap UU Security law China pada Jumat malam waktu Indonesia.
Baca Juga : Perkuat Stok, 75 Ton Gula Pasir Masuk ke Sumut
Ketegangan juga terjadi di Laut China Selatan yang bisa saja menyeret ke masalah yang lebih rumit lagi. Pelaku pasar mewanti-wanti jangan sampai nantinya eskalasi ketegangan ini memicu terjadinya konflik regional yang menekan pasar keuangan global.
Analis Pasar Keuangan Gunawan Benjamin mengatakan, gejolak yang terjadi antara AS dan China ini saat ini kian meluas dengan menyeret isu lainnya diluar perang dagang. Pekan depan akan menjadi pekan yang menegangkan. Jika pernyataan Presiden AS mengarahkan kepada kemungkinan adanya lanjutan ketegangan yang diikuti dengan ancaman maka pelaku pasar harus berhati hati di pekan depan.
“Pekan depan pasar keuangan akan dihantui oleh sentiment ketidakpastian yang bisa saja membuat arah pergerakan pasar keuangan berbalik turun. Terlebih new normal di beberapa negara termasuk di AS di klaim sebagai biang keladi bertambahnya jumlah angka kematian,” katanya, Jumat (29/5/2020).
Dan di Indonesia sendiri, sejumlah wilayah justru masih akan memperpanjang PSBB. Perkembangan penyebaran virus ini akan menjadi sentiment buruk selanjutnya jika semakin banyak korban yang berjatuhan.
Menutup akhir pekan ini, mata uang Rupiah mampu menguat tajam di level 14.610 per US Dolar. Rupiah menguat lebih dari 100 poin seiring derasnya capital inflow dari investor asing ke tanah air. Capital inflow tersebut banyak masuk ke obligasi pemerintah.(nty)