Jakarta | Jurnal Asia
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diminta membantu Kepri dan 7 Provinsi Kepulauan lain untuk mengawal RUU Daerah Kepulauan karena RUU ini penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menyampaikan Untuk itu ia meminta APPSI membantu Kepri dan 7 Provinsi Kepulauan lain untuk mengawal RUU tersebut. Nurdin menilai, RUU ini penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Bayangkan saja Kepri ini 96% lautan, sementara APBN untuk dana perimbangan daerah hanya mengakomodir luas daratan, sementara kebutuhan transportasi antarkabupaten yang terpisah laut lebih besar ketimbang daerah lain yang hanya lewat darat, tidak masuk akal rasanya kalau kami di kepulauan ini tak diprioritaskan,” ungkap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dalam keterangan tertulis, Jumat (14/9).
Hal itu disampaikan Nurdin saat menerima tim ekspedisi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Graha Kepri Batam, hari ini. Nurdin mengungkapkan bila RUU Daerah Kepulauan berhasil diketok, alokasi dana perimbangan dari APBN juga akan mempertimbangkan lautan sebagai bagian dari luas daerah.
Makanya, sebut Nurdin, DPR RI harus segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan “Kalau kita negara maritim, seharusnya tidak ada perbedaan antara daratan dan lautan, “ jelas dia.
Ia coba membandingkan antara keistimewaan yang diberikan kepada Nangroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Papua. Menurutnya provinsi kepulauan juga seharusnya memiliki perlakuan istimewa.
“Lautan yang masuk wilayah Kepri ini jalur perdagangan dunia, juga kita provinsi terluar dan berada di garis depan menjaga NKRI ini sehingga sudah selayaknya Kepri diistimewakan juga,” kata Nurdin.
Nurdin berharap dengan segera disahkannya RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang, dapat mempercepat pembangunan Kepri sebagai salah satu daerah terluar.
“RUU ini nantinya akan mengakselerasi pembangunan di provinsi kepulauan, apalagi Kepri ini berbatasan langsung dengan banyak negara. Kita menjadi wajah Indonesia yang dilihat negara lain harus bisa menampilkan wajah terbaik,” pungkas Nurdin.
Untuk diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan telah dibentuk Pansus yang diketuai oleh Edison Betaubun dari Fraksi Golkar.
Kehadiran Tim Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang ke-4 setelah sebelumnya menemui Gubernur Aceh, Sumatera Utara dan Riau. (dc-van)