Perempuan yang sewaktu kecilnya bercita-cita untuk menjadi seorang dokter ini berkeinginan untuk dapat menolong orang lain dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Namun seiring berjalannya waktu dan ia beranjak dewasa, cita-cita tersebut harus dikuburnya dalam-dalam karena ia memilih untuk mengambil studi di Fakultas Hukum UISU.
Kendati demikian, keinginan Ruri untuk dapat membantu orang lain terus diwujudkannya hingga saat ini. Dimana keinginan tersebut, ia wujudkan memalui kritikan-kritikannya terhadap sistem ketranparansian anggaran yang diterapkan pemerintah agar dapat sampai ke tangan-tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menjadi bagian dari FITRA, adalah tugas berat yang harus diembannya karena ketika ia berada di FITRA, ia harus meningkatkan dan meng-‘update’ kapasitasnya sebagai seorang Direktur Eksekutif tiap jam, menit hingga detik.
“Tugas utama FITRA adalah melakukan kajian dan analisis tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang tentunya juga dilakukan oleh tim pakar dan birokrat yang secara kapasitas pasti memiliki nilai lebih dibandingkan aktivis ataupun pegiat anti korupsi lainnya,” terangnya.
Meski terkadang ia mendapat teguran atau sindiran dari pihak yang dikritisinya, menurut Ruri itu adalah suatu kewajaran. Bahkan tak jarang ia mengaku mendapat ancaman terkait dengan apa yang ia lakukan terhadap Anggaran Pemerintah yang mengarah pada korupsi.
Bahkan keluarganya juga selalu mendukung dengan semua yang ia lakukan sebagai aktifis anggaran. Meski terkadang ibunya sering takut saat Ruri mendapat ancaman dan teror, namun ibunya tetap mendoakan yang terbaik untuk Ruri. Sebab menurut ibunya, semua yang dilakukan Ruri adalah untuk kebaikan semua masyarakat maupun sistem pemerintahan yang ada.
“Keluarga saya selalu mendukung dengan apa yang saya lakukan, sebab semua yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan kita bersama sebagai masyakarat awam,” kata Ruri.
“Pahamilah bahwa APBD/APBN adalah uang kita, uang yang bersumber dari pajak yang kita bayar. Karena itulah, jangan pernah ada kata kompromi pada KKN. Dan kita juga harus menghindari pemberian pungli pada pengrusan administrasi apapun. Sebab korupsi itu terjadi dimulai dari hal yang terkecil. Dan untuk para aparatur/PNS juga harus terbuka dan menginsyafi bahwa zaman telah berubah, maka jangan merasa bahwa pemerintahan dapat berjalan tanpa rakyat. Dan jangan merasa uang APBD adalah uang pribadi. Karena jika didunia ini tak dipertanggngjawabkan dengan segera, maka diakhirat nanti juga akan tetap dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Untuk itu, kembalikanlah daulat rakyat atas anggaran” pungkasnya. (Ilham Pane)
Rurita Ningrum Kartini di Pengawasan Anggaran
Posted 28 Des 2013 10:00, 54 views