Momen ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tak ikut rombongan Presiden Joko Widodo untuk menyalami pemain Persija Jakarta mendadak heboh di jagat dunia maya pada Minggu kemarin.
Saat itu, Anies yang juga duduk di bangku VVIP, sektor yang sama dengan Presiden Jokowi, sudah berdiri dari bangkunya untuk menyusul rombongan presiden bersama sejumlah menteri.
Namun, seorang anggota Paspampres terlihat menghadang Anies dan berbicara kepadanya. Alhasil, Anies pun batal ikut turun ke lapangan untuk memberi selamat kepada pemain Persija Jakarta yang keluar sebagai juara Piala Presiden.
Penyelenggaraan Piala Presiden edisi ketiga memang sukses, namun peristiwa pelarangan Gubernur DKI Jakarta mendampingi Presiden Joko Widodo untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang, sungguh peristiwa yang sangat tidak diduga.
Sesuai penjelasan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, dapat digarisbawahi bahwa Piala Presiden bukan acara kenegaraan dan tidak ada aturan protokoler, namun faktanya Anies sebagai Gubernur DKI dilarang ikut dalam rombongan Presiden turun ke lapangan untuk memberikan penghargaan.
Dari pandangan orang awam, apakah hal ini tidak kontradiksi dengan fakta selama laga partai final. Selama Persija dan Bali United saling jual beli serangan, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies sangat menikmati jalannya pertandingan final. Keduanya menonton dengan rileks, sangat informal, serta akrab. Andai saja sudah ada pemberitahuan khusus dari protokoler Kepresidenan kepada Gubernur Anies, yang menginforamsikan bahwa saat upacara pemberian penghargaan kepada pemenang, Anies tidak terdaftar dalam susunan acara untuk turut serta mendampingi Presiden, tentu Pak Anies tidak akan menyengaja mempertontonkan dirinya disorot kamera saat dicegah Paspampres. Yang lebih ironis, kendati partai final berlangsung di wilayah Jakarta, di mana Jakarta ada di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, dan juara Piala Presiden adalah Persija Jakarta, mengapa Sang Gubernur justru dicekal?
Piala Presiden adalah pertandingan sepakbola, bukan arena pertandingan politik dan intrik. Indonesia yang adat dan budaya sikap rakyatnya terkenal ramah tamah, penuh toleransi, dan santun, mengapa di perhelatan sepakbola yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas harus diciderai dengan adat politik? Mengapa seorang Gubernur sampai diperlakukan sedemikian rupa, padahal Gubernur adalah pilihan rakyat. Semoga peristiwa serupa tidak akan pernah terulang menimpa pejabat daerah lainnya di acara yang modelnya serupa.
Mari, seluruh publik pecinta sepakbola nasional, tetaplah berpegang pada sportivitas olahraga, lupakan masalah ini, karena olahraga bernama sepakbola adalah alat pemersatu bangsa. Ayo dukung sepakbola Indonesia menggapai prestasi dengan telah hadirnya SUGBK yang megah dan asri, suporterpun santun tahu diri. Amin. (*)