Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia siap untuk mengamankan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 101 daerah Indonesia, tahun ini.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka pelaksanaan Rapat Pimpinan Polri Tahun 2017 di Auditorium STIK, Jakarta, Rabu pagi (25/1).
“Ini rapim pertama pada 2017. Pada rapim ini akan dilakukan evaluasi hasil yang sudah dicapai selama 2016. Selanjutnya kita berusaha menyamakan langkah dan visi menghadapi tantangan 2017,” kata Jenderal Tito dalam pidatonya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang akan berlangsung dua pekan mendatang menjadi sorotan dalam sambutan Kapolri.
“Kita sudah lihat polarisasi di masyarakat yang dapat menimbulkan ekses. Kalau tidak ditangani dengan baik, tentu akan berdampak,” katanya lagi.
Selain membahas pengamanan pilkada itu, rapim juga akan membahas tantangan stabilitas keamanan usai pilkada termasuk menangani masalah yang muncul akibat pro dan kontra atas hasil pilkada.
Selain itu, rapim juga membahas penanganan intoleransi keagamaan. “Pada 2016, terjadi peristiwa 411 dan 212. Walaupun dapat ditangani dengan baik, tapi peristiwa tersebut memperlihatkan indikator yang harus diwaspadai bersama dimana massa yang sangat besar menaikkan pengaruh kelompok transnasional yang menggerus toleransi dan kebhinnekaan di Indonesia,” kata Kapolri lagi.
Rapim juga membahas tiga fokus Polri dalam membina budaya yang baik di lingkungan Polri, yakni menekan budaya korupsi, menekan arogansi kewenangan dan kekuasaan, serta menekan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri.
Rapim yang akan diselenggarakan selama tiga hari 25-27 Januari tersebut, juga akan membahas penanganan konflik horizontal, terorisme, kasus narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir, kasus siber, kasus perdagangan manusia, dan kasus penyelundupan manusia.
Kapolri juga menyoroti tentang dampak pemilu di Amerika Serikat usai terpilih Donald Trump sebagai Presiden AS. Menurutnya, kebijakan-kebijakan Trump akan berimplikasi pada perubahan peta politik di dunia, termasuk juga di Indonesia.
Pada hari terakhir, rapim akan membahas kesiapan Polri dalam mengamankan Pilkada Serentak 2017/2018.
Rapim Polri Tahun 2017 yang bertema “Polri yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2017” dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan untuk memberikan pengarahan kepada 399 anggota Polri, yaitu sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi, para kapolda dan pejabat utama Mabes Polri.
Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para komisioner Kompolnas, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Copot Pimpinan Daerah
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, semua pengamanan Pilkada ini diserahkan kepada jajaran Kapolda dan Kapolres untuk menilai berapa estimasi anggota yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
“Semua saya serahkan kepada Kapolda dan Kapolres masing-masing untuk menilai, yang penting bagi saya tidak boleh salah menilai. Salah menilai, kekuatan tidak cukup terjadi keributan, ya gampang saja bagi saya, kepala wilayahnya saya ganti,” kata Tito lagi.
Menurut Tito, setidaknya ada 70 ribu personel yang disediakan Polri untuk melakukan pengamanan Pilkada tersebut. “Jumlah anggota Polri 430 ribu, TNI 460 ribu, anggota Linmas juga ratusan ribu. Ini sangat tergantung dinamika di daerah yang kami anggap hijau aman, tentu secukupnya saja pasukan disiapkan,” ujarnya.
Apabila daerah yang dianggap rawan, zona kuning maupun merah, kata Tito, akan dilakukan penambalan kekuatan sehingga daerah itu aman. “Saya tidak bisa generalisir setiap daerah harus kekuatannya seberapa,” ujarnya.
(vv/ant)