Jakarta | Jurnal Asia
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin meminta khotbah salat Idul Fitri jangan dipolitisasi. Ia meminta para khatib menyampaikan pesan damai dan menjaga persatuan.
“Jangan jadikan khotbah Idul Fitri sebagai ajang kampanye politik praktis. Kita jadikan ini untuk memanjatkan doa bagi semuanya,” kata Ma’ruf di kantor MUI, Jakarta, Selasa 12 Juni 2018.
Kiai Ma’ruf mengingatkan kembali telah ada kesepakatan Pemilu dan Pilkada damai. Dan, ia berharap, kesepakatan tersebut tetap dipegang oleh semua pihak.
“Kita minta semua pihak menjaga suasana ini. Janganlah kiai ikut manas-manasin. Kiai harus tetap dingin, sehingga mendinginkan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, bila terjadi konflik dalam Pilkada maupun Pemilu, bukan hanya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab, namun semua elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Kita kan yang bangun ini, muncul konflik. Kita semua bertanggung jawab, sehingga harus terkendali. Kita ajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian, karena dekat dengan Pilkada. Pilpres, dan Pileg. Perbedaan aspirasi politik jangan jadi penyebab terjadinya permusuhan,” paparnya.
Meski mengimbau agar khutbah Idul Fitri tak ada muatan politik, MUI tidak bisa melakukan pengawasan langsung, apalagi memberi sanksi bila ditemukan pelanggaran.
“Yang berhak melakukan pemantauan, penindakan itu Bawaslu dan Kepolisian. Kita mengimbau, mengajak, dan mengingatkan saja,” katanya.
Selain menahan emosi, ia juga meminta kepada para paslon untuk siap menerima kekalahan dan menjalankan kesepakatan pilkada damai. Itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pasangan calon.
“Kedua harus bisa nerima kalah ataupun menang, menang atau kalah kita harus siap untuk ajak pendukungnya agar bisa terima. Kesepakatan pemilu damainya dipegang. Saya minta para tokoh masyarakat dan ulama ikut menjaga perdamaian ini, jangan malah kiai ikut memanas-manaskan, kiai harus tetap dingin, jangan ikut panas,” ucap Ma’ruf.
Selain itu, Maruf Amin mengkritisi kampanye politik yang belakangan dianggap tak santun. Menurutnya, hal tersebut ibarat jual beli.
“Ajang kampanye harus dilakukan dengan santun. Jangan menjelekkan lawan agar tak menimbulkan ketegangan,” kata Maruf
Jual beli, kata dia, akan menerima barokah dari Allah jika penjualnya jujur. Bukan penjual yang menjajakan barang dengan menjelekkan dagangan orang lain. Orang yang seperti itu tidak akan diberkahi Allah.
“Jangan kamu menjual kemudian dengan menjelekkan jualan orang lain. Itu perlu dihindari,” imbuh Maruf.
Menjelang Idulfitri ini ia mengimbau semua pihak memaknai perjuangan 30 hari ramadan. Jangan sampai perbedaan persepsi politik, merusak momen tersebut. Sebab, perbedaan adalah sesuatu yang biasa di Indonesia, apalagi saat ada pemilihan umum.
“Kita anggap hal itu biasa, karena ini tiap lima tahun diadakan. Terhadap pemerintah, polisi kita harap bisa menjamin keamanan, baik saat mudik, malam takbir dan pelaksanaan salat id,” ucap Maruf.
Ditambahkannya, Ma’ruf pun mengimbau kepada partai politik dan paslon pilkada agar tidak memberikan sedekah berupa zakat yang membawa atribut-atribut politik kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Imbauannya zakat itu jangan dikaitkan soal pilkada apakah itu masuk dikaitkan pilkada atau nggak itu Bawaslu yang mengatur, jangan sampai nanti ada zakat yang disematkan stiker atau atribut yang berbau politis, saya kira itu,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pilkada Serentak akan digelar pada 27 Juni 2018 di 171 daerah. Dari 171 pilkada itu, 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur (Pilgub). (dtc/vv/put)
=====