Medan | Jurnal Asia
PLN diminta transparan dan wajar terhadap biaya (cost) produksi yang dikeluarkan. Hal ini diungkapkan kalangan pengusaha, terkait kebijakan kenaikan tarif dasar listrik yang nantinya akan dilakukan sebanyak empat kali di tahun 2014 ini.
Kenaikan tarif listrik yang rencananya akan diberlakukan sebesar 38,9% untuk industri golongan III dan 64,7% bagi golongan IV, dinilai cukup tinggi.
“Kita (pengusaha) sebagai konsumen tidak memiliki pilihan, akan tetapi kita minta cost produksi transparan dan wajar. Jangan biaya produksi PLN per KWh kita Rp1.200-Rp1.300, sementara negara lain pada umumnya hanya sekitar Rp600-Rp700 per KWh. Ini harus dibandingkan kenapa bisa kita lebih mahal, jangan efisiensi dibebankan kepada masyarakat. Disparitas harga yang terjadi terlalu jauh,” kata Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa, kepada Harian Jurnal Asia, Selasa (7/1)
Ia menilai kebijakan tersebut tujuannya untuk pengurangan subsidi dan nanti akan dihapuskan. Untuk itu, ia mengakui dalam perusahaan yang efektif tidak perlu adanya subsidi dari negara, akan tetapi saat ini dari pengusaha meminta agar produksi PLN lebih selektif dan murah.
“Kalau kami dari dunia usaha, saya berpikir ada dua hal. Yang pertama apakah biaya produksi PLN sudah efektif dan murah jangan biaya produksi yang mahal malah dianggap memberikan subsidi, ternyata terjadinya pemborosan yang mengakibatkan harga per KWh tinggi. Selain itu, pemerintah juga harus mengkaji, apakah penghapusan subsidi kondisi masyarakat mampu untuk menerimanya,” tambahnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Unimed Muhammad Ishak menilai tindakan pemerintah yang akan menaikkan ditahun 2014 tidak menjadi masalah besar bagi pengusaha selaku pengguna dan masyarakat dengan cacatan PLN tidak memadamkan listrik.
“Kenaikan TDL sama dengan gas karena akan menaikkan harga pokok produk. Sekarang pasar bisa nyedot atau tidak kalau tidak maka akan memangkas karyawan. Saya yakin perusahaan dan karyawan tidak masalah dengan kenaikan TDL sebanyak empat kali dalam setahun ini. Akan tetapi kinerja PLN harus diperbaiki, tidak ada pemadaman,” kata Ishak kepada Harian Jurnal Asia.
Ditambahkannya, warga sangat kecewa apabila kenaikan TDL ini akan disertai dengan pemadaman listrik serta pekerja PLN yang berbuat aneh-aneh seperti korupsi. “Masayarakat kecewa dengan beberapa kenaikan tidak masalah asal listrik tidak padam dan pekerja PLN tidak aneh-aneh dan korupsi. Karena kalau kita tiadk bayar maka akan putus, apalagi ini ekonomi menengah ke atas,” ungkapnya.
Dia juga mengharapkan agar PLN membuat sebuah MoU dengan masyarakat, apabila pemadaman terjadi maka direktur PLN segera dipecat. Karena hal ini akan menambahkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja PLN. Diakuinya, dengan kenaikan TDL ini produk akan naik, UMP akan menjadi masalah dan ekonomi yang belum punya kinerja yang bagus. Akan tetapi, ia yakin pengusaha bisa mengatasi itu. (Irwan)