Soal APBD 2014 DPRDSU Tak Mau Disalahkan

Medan | Jurnal Asia
Kalangan pimpinan DPRD Sumatera Utara menyakini penundaan pengesahan APBD 2014, bisa mencederai semua pihak. Apalagi, sejumlah anggaran yang terangkum dalam APBD tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kalau bicara soal kapan paripurna pengesahan APBD 2014 digelar, tentu pendapat saya sesuai kebijakan partai, berharap bagaimana secepatnya APBD bisa disahkan, karena anggaran itu menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat Sumut,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Rabu (8/1).
Namun dia menolak tegas, tudingan yang menyebutkan terkendalanya pengesahan APBD tersebut, akibat terganjal di internal DPRD Sumut.
Karena menurut Chaidir, pembahasan anggaran hingga akhirnya APBD tertunda untuk disahkan alasanya tidak sederhana. “Jadi bukan hanya karena tidak terakomodirnya dana Bantuan Sosial (Bansos), lantas dewan menolak, itu informasi yang salah selama ini. Intinya kita semua tidak menginginkan persoalan anggaran malah masuk ke ranah hukum,” tegasnya.
Namun demikian, politisi Partai Golkar ini meyakini, revisi pembahasan bisa segera tuntas sehingga paripurna setidaknya bisa terjadwal sebelum akhir Januari 2014.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua, Sigit Pramono Asri. Politisi Partai Kadilan Sejahtera ini bahkan menjamin paripurna pengesahan APBD bisa digelar pertengahan bulan ini. Sehinggal Pemprovsu bisa segera memiliki Perda APBD 2014. “Hasil perbincangan dengan pimpinan fraksi, telah disepakati pengesahan APBD Sumut 2014 bisa digelar pertengahan Januari. Bisa tanggal 15 atau 16,” katanya.
Menurutnya, pengesahan harus secepatnya dilakukan agar tidak terkena finalti atau sanksi dari pemerintah pusat. Dia mengakui terlambatnya pengesahan APBD 2014 akibat kurang terjalin komunikasi antara pimpinan dewan dengan Gubsu untuk melakukan pembahasan.
Terpisah, Ketua Divisi Bina Anggota DPD Partai Demokrat Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, menilai tertundanya pengesahan R.APBD 2014 disinyalir adanya konflik ditubuh legislatif dan eksekutif Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini membuat suasana politik di Sumatera Utara semakin memanas.
Menurutnya, konflik berawal dari beberapa fraksi yang menyatakan R.APBD 2014 belum memenuhi aspirasi rakyat yang sudah dijemput anggota DPRD Sumut melalui kegiatan reses pada sidang paripurna di Gedung DPRD Sumut, Senin (30/12) lalu.
Muhri mengatakan, konflik itu terjadi yang pertama, disebabkan karena penjelasan dari pertanyaan anggota DPRD Sumut melalui fraksi yang belum utuh dijawab Gubernur Sumut secara lengkap. Keadaan ini sesungguhnya menunjukkan adanya konflik yang terjadi antara Pemerintah Propinsi Sumut melalui Gubsu Gatot Pujo Nugroho dengan anggota DPRD Sumut.
Kedua, tambahnya, konflik terjadi antara Gubsu dan bupati/walikota se Sumut, terlihat dengan alokasi bantuan keuangan provinsi (BKP) untuk kab/kota yang turun drastis. Muhri menambahkan, yang ketiga, konflik Gubsu dengan SKPD. Jika dilihat lebih mendalam bisa ditemukan SKPD yang tidak diperhatikan. Hal ini nampak dalam R.APBD 2014. “Jika Gubsu membiarkan ini terus berlanjut maka akan terjadi kembali kekacauan pengelolaan keuangan di tahun 2014,” papar Sekjen KNPI Kota Binjai ini. (Isvan-Dewi)