dengan peserta Musrenbang RPJMD 2014-2018 yang juga pemangku kepentingan.
Medan | Jurnal Asia
Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi menyebutkan, butuh persamaan visi dan misi dalam menjalankan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Musrenbang untuk memadukan proses politik dan partisipan dengan bottom up planning. Visi dan misi yang diusung harus dipadukan dengan program kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara pemerintah,” kata Erry ketika membuka Musrenbang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 di Hotel Grand Angkasa, Kamis (4/7).
Dijelaskannya, Musrenbang dianggap strategis karena RPJMD untukmengoptimalkan pencapaian sasaran dan memberikan arah pembangunan serta peningkatan sektor layakan publik, sesuai Perda Provinsi No 8 tahun 2008 tentang RPJPD tahun 2005-2025.
Pada pelaksanaannya, kata Erry, harus mengedepankan prinsip business not as usual dan melibatkan partisipan A-B-G-C, yani partisipasi akademi, business, goverment dan community.
Disebutkannya, prioritas pembangunan Sumut meliputi peningaktan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur pengembangan wilayah mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
Termasuk di dalamnya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, peningkatan produksi produktifitas dan daya saing produk pertanian kelautan dan perikanan, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan penerapan teknologi inovasi dan kreatifitas daerah, peningkatan kehidupan beragama penegakan hukum penguatan tata kelola pemerintahan yang baik pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan rencana tata ruang wilayah nasional serta rencana tata ruang wilayah provinsi Sumut.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga mengatakan, Musrenbang bertujuan menampung dan mengaplikasikan berbagai langkah maupun tindakan kebijakan umum prioritas pembangunan dan plafon/pagu berdasarkan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Armida Alisyahbana yang hadir dalam musyawarah tersebut, berharap, apa yang tertuang di RPJMD bisa mencapai target yang menjadi sasaran.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Ir Riadil Akhir Lubis MSi menjelaskan, setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, maka harus disiapkan rancangan RPJMD sebagai kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2014-2018 ini selain diikuti seluruh SKPD juga dihadiri Menteri Dalam Negeri diwakil staff ahli Bidang Pemerintahan Drs Saut Situmorang MSc, anggota DPD RI Dapil Sumut, unsur FKPD Sumut, para bupati dan walikota. (Adek Ong)