Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Sekolah Sungai

Medan | Jurnal Asia

Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S M.Si memimpin Apel dan Aksi Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Sekolah Sungai Kota Medan tahun 2018 di Rajasyah Outbound dan Edu Center, Jalan Petunia Raya, Kelurahan, Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (7/11).

Diharapkan melalui kegiatan yang diikuti 1.000 relawan ini akan terwujud pengelolaan daerah aliran sungai berkesinambungan dengan melibatkan multisektor dengan aksi nyata.

Apel dan Aksi Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Sekolah Sungai ini dihadiri, Dandim 02/01 BS Kol Inf Yuda Rismansyah, Kapolresta Belawan, AKBP Ikhwan Lubis SH, Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudi Rifani, Kepala BPBD Kota Medan, Arjuna Sembiring dan sejumlah Pimpinan OPD serta para relawan. Dikatakan walikota, Sekolah Sungai merupakan sebuah gerakan terpadu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang erat kaitannya dengan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan. Artinya sosialisasi kegiatan ini penting untuk diseminasi tema sekolah sungai sebagai sebuah gerakan PRB di dalam komunitas, agar jiwa kebersamaan dan ketangguhan kawasan sungai dapat menjadi contoh untuk direplikasi demi pengurangan risiko banjir di kawasan lainnya.

Caranya adalah dengan mendesain contoh kawasan sungai yang mampu menjadi model, serta dengan membangun kesadaran mengurangi risiko bahaya pada tingkat komunitas.

“Artinya masyarakat harus dilibatkan dalam sekolah sungai ini, maka semua akan bergotong royong mengerem laju kerusakan sungai dari hulu ke hilir untuk mencegah terjadinya bencana,” kata walikota.
Menurut Walikota Medan, ada lima tahap dalam sistem manajemen bencana, yaitu peringatan dini, tanggap cepat, rekonstruksi, pencegahan dan persiapan menghadapi bencana. Artinya dalam mengantisipasi bencana ke depannya masyarakat harus memiliki bekal keterampilan seperti pengobatan darurat, komunikasi alternatif dan perencanaan evakuasi. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa sekolah sungai ini bukanlah merupakan sekolah formal, tetapi bersifat informal. Artinya kegiatan ini digelar dalam rangka gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana dengan melibatkan aksi kolaborasi Pemerintah, TNI, Polri, badan usaha, relawan, masyarakat dan berbagai pihak terkait,” ungkap walikota.
(put/rol)