Medan | Jurnal Asia
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 yang dirancang Pemerintah Kota (Pemko) Medan hanya sebagai politik pencitraan.
Penilaian ini disampaikan FPKS dalam paripurna yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan (LKPD) Tahun 2012, di gedung Sementara DPRD Medana, Jalan Gunung Krakatau 17A Medan, Selasa (11/7) siang.
“Kami menilai, bahwa politik anggaran Pemko Medan hanya berupa politik pencitraan agar dianggap mampu meningkatkan nilai APBD. Namun, faktanya target yang dicapai jauh dari yang diharapkan. Dalam dokumen ini juga tidak dijelaskan tentang kendala yang dihadapi pemko Medan mengapa target pendapatan sangat jauh dari harapan. kami minta penjelasannya,” ungkap juru bicara FPKS H Surianda Lubis SAg.
Dikatakan Surianda, sesuai dengan dokumen laporan keuangan yang kami terima, tentu sangat mengejutkan sekali ketika kami menemukan target penerimaan PAD yang tidak tercapai adalah sebesar Rp1 triliun lebih atau sekitar 25 persen dari total target penerimaan pendapatan APBD tahun 2012.
“Perlu kami segarkan kembali, bahwa pembahasan rancangan perubahan apbd tahun 2012 dibahas pada bulan agusutus 2012 dimana pada pembahasan tersebut pemko Medan mengusulkan kenaikan terget pendapatan sebesar Rp366,6 miliar menjadi Rp4,023 triliun. Bagaimana mungkin dalam empat bulan kemudian target penerimaan dari sektor pendapatan justeru turun drastis mencapai Rp1 triliun lebih,” jelasnya.
Dijelaskan Surianda, realisasi pendapatan dinas kesehatan pada tahun 2011 mencapai Rp78 miliar lebih namun pada tahun 2012 hanya tercapai Rp478 juta lebih. “Kami menduga jika sudah banyak pelayanan kesehatan di kota Medan yang digratiskan sehingga penerimaan dari pelayanan kesehatan menurun drastis. kami minta penjelasan, pelayanan kesehatan apa saja yang telah digratiskan pemko medan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Kemudian, pendapatan dari Perusahaan Daerah Kota Medan masih belum memberikan apa–apa kepada kas kota Medan karena masih terus merugi. Padahal pemerintah kota Medan setiap tahun memberikan penyertaan modal.
“Ini ibarat memberi air minum kepada bangkai. Pasti tidak bisa minum, pasti tidak bisa minum. Oleh karena itu, jika penyertaan modal tidak mampu memberikan profit kepada pemko Medan, mengapa pemko Medan tidak berpikir untuk melakukan merger saja perusahaan daerah kota medan sehingga bisa lebih efisien. kami minta penjelasannya,” ungkapnya
Dalam sektor pendapatan yang bersumber Retribusi. PKS juga menyoroti retribusi parkir plaza/pusat perbelanjaan terealisasi hanya sebesar Rp4,4 miliar dari target Rp 10,25 miliar. Padahal lokasi parkir di pusat perbelanjaan selalu penuh setiap hari bahkan tidak cukup menampung kendaraan jika pada hari libur.
Sementara itu terkait realisasi belanja tahun 2012 sebesar Rp3 triliun lebih sedangkan yang tidak terealisasi Rp1 triliun lebih. (Jimmi)