Medan | Jurnal Asia
Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta mengevaluasi keberadaan pegawai honorer, termasuk belanja pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan. Alasannya, hampir 70 persen dari total belanja operasi tahun 2012 habis untuk belanja pegawai.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan, Ir Yahya Payungan Lubis ketika menyikai Laporangan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan tahun 2012 yang disampaikan dalam sidang paripurna di gedung dewan Jalan Gunung Krakatau, Jumat (12/7).
Disebutkannya, tahun 2012 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4,8 triliun lebih dengan realisasi belanja sebesar Rp3,21 triliun lebih atau 74,03 persen dengan rincian, belanja operasi Rp2,4 triliun lebih, belanja modal Rp558 miliar lebih dan belanja tidak terduga Rp75 juta.
Sedangkan belanja operasi sebesar Rp2,4 triliun lebih dengan rincian belanja pegawai Rp1,7 triliun lebih (70,6%), belanja barang dan jasa Rp 661 miliar lebih (26,8%), belanja bunga Rp3,3 miliar lebih (0,12%), belanja hibah Rp38 miliar lebih (1,7%), belanja bantuan sosial Rp14 miliar lebih (0,59%) dan belanja bantuan keuangan Rp1,1 miliar lebih (0,047%). “Melihat realisasi belanja pegawai terhadap total belanja operasi ternyata masih tinggi,” katanya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, dilihat dari belanja modal yang diarahkan untuk pelayanan publik tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Tahun 2011, realisasi belanja modal sebesar Rp681 miliar lebih (22,42%) dari total anggaran Rp3,04 triliun lebih. Sedangkan tahun 2012 realisasi sebesar Rp558 miliar lebih (18,05%) dari total Rp3,21 triliun lebih.
Yahya menilai hal itu sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius Pemko Medan dalam menetapkan kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran berikutnya. (St)