Eldin Diminta Evaluasi Kadis Pertamanan

Medan | Jurnal Asia
Anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Parlindungan Batubara, mengkritik pedas dan sangat menyayangkan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan, Zulkifli Sitepu, yang tidak mengetahui jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk perawatan lampu jalan yang ada di Kota Medan.
Menurutnya, ketidaktahuan seperti itu tidak seharusnya diungkapkan. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang Kadis.
“Seharusnya sebagai seorang Kadis, ia harus hafal dan memahami betul tentang permasalahan yang ada di dinasnya.
Sebab, hal tersebut sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang Kadis. Karena bila dirinya sendiri juga tidak hafal atau tidak ingat, mau tanya siapa lagi? Boleh saja memberi tanggung jawab kepada bawahan sepenuhnya, tetapi jangan sampai hal itu membuat kita terlalu bergantung dengan bawahan juga. Kalau begini kan yang malu dirinya sendiri sebagai seorang Kadis,” ungkapnya.
Parlindungan menambahkan, sebagai Kadis sudah seharusnya Zulkifli mengusai persoalan yang terjadi di instansinya, seperti persoalan lampu jalan, taman, dan reklame yang ada. Walaupun ia tidak menguasai seutuhnya minimal program kerja utamanya harus ia kuasai. Misalnya saja seperti lampu jalan, ia harus tahu dan hafal luar kepala berapa tentang jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk perbaikan dan perawatan. Karena permasalahan anggaran yang dikeluarkan dari suatu dinas harus melalui persetujuan dari Kadisnya.
Dikatakannya lagi, begitu juga halnya dengan berapa banyak taman yang akan dibangun baru maupun hanya dilakukan perawatan. Sebab, semua program yang ada dalam suatu instansi itu harus melalui persetujuan dari Kadisnya. Karena hal tersebut merupakan pekerjaan utamanya sebagai seorang Kadis.
Selain itu juga, Parlindungan mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan sikap Zulkifli sebagai seorang Kadis yang dinilai terlalu cuek tentang permasalahan yang terjadi di instansi yang dipimpinnya.
Di lain pihak, Rurita Ningrum selaku Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, mengatakan jika seorang Kadis tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan di instansinya maka hal tersebut akan menjadi akar terjadi prilaku korupsi. Untuk itu, sudah seharusnya Walikota selaku pimpinan dari semua SKPD melakukan evaluasi terhadap kinerja dari SKPD yang ada di Pemko Medan.
“Karena bila hal ini terus dibiarkan, kemungkinan SKPD lainnya juga akan melakukan perbuatan yang sama juga. Oleh karena itu, Dzulmi Eldin selaku Plt Walikota Medan harus mengevaluasi kinerja dari SKPD yang ada di jajaran Pemko Medan,” terangnya
Ruri menambahkan, apabila seorang Kepala Dinas bersikap cuek terhadap apa yang terjadi di tidak memperdulikan atas apa yang terjadi disekitarnya, maka ia tidak layak untuk dijadikan sebagai pimpinan. Karena hal tersebut nantinya juga akan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Misalnya seperti permasalahan Kadis Pertamananan yang tidak mengetahui berapa banyak jumlah lampu serta anggaran yang harus dikeluarkan, maka dampaknya yang terjadi di masyarakat adalah semakin tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di jalanan pada malam hari karena tidak adanya lampu sebagai penerangan jalan,” tandas Ruri.
Sebelumnya, Zulkifli Sitepu yang ditanya tentang permasalahan lampu jalan yang ada di kota Medan serta anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan perawatannya, mengaku tidak ingat jumlah lampu jalan yang akan dipasang baru maupun dirawat sepanjang tahun 2014, serta jumlah anggaran yang harus dikucurkan untuk hal tersebut. (Ilham Pane)