Medan – Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera banyak menyoroti tingkat kehadiran dan cara berpakaian anggota dewan dalam mengikuti berbagai kegiatan sepanjang tahun 2016.
Dalam makalah rapat kerja DPRD Sumut yang didapatkan di DPRD Sumut di Medan, Selasa (7/12), Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumut Syamsul Bahri Batubara mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menyurati pimpinan dewan mengenai tingkat kehadiran itu.
Pihaknya merasa prihatin dengan masih endahnya tingkat kehadiran anggota DPRD Sumut, baik dalam rapat alat kelengkapan dewan mau pun rapat paripurna. Bahkan, tingkat kehadiran juga cukup rendah untuk mengikuti rapat Badan Musyawarah yang bertugas menyusun berbagai agenda DPRD Sumut.
Dari pengalaman selama ini, minimnya kehadiran dalam rapat Badan Musyawarah tersebut menyebabkan rapat alat kelengkapan yang menyusun kegiatan tersebut beberapa kali dibatalkan.
Untuk mengatasi hal itu, pihaknya telah meminta pimpinan DPRD Sumut untuk menyurati seluruh pimpinan fraksi guna mengingatkan anggota yang bertugas dalam Badan Musyawarah.
Selain tingkat kehadiran, BK juga terus mengkritisi dan memperbaiki cara berpakaian anggota DPRD Sumut dalam mengikuti berbagai agenda lembaga legislatif tersebut. Selain pendekatan secara persuasif, BK juga menyosialisasikan tata cara dan jenis pakaian yang harus digunakan anggota DPRD Sumut dalam menjalankan tugasnya.
Untuk mengikuti rapat paripurna yang tidak mengambil keputusan, anggota DPRD Sumut harus menggunakan Pakian Sipil Harian (PSH), namun untuk pengambilan keputusan, harus menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
Adapun dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD Sumut harus menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan penggunaan peci bagi laki-laki dan pakaian nasional bagi wanita.
Sedangkan dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut harus menggunakan PSH atau Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan baju lengan panjang.
Pihaknya mengharapkan seluruh anggota DPRD Sumut dapat meningkatkan kesadarannya dalam menghadiri rapat dan penggunaan pakaian yang tepat untuk menjaga marwah lembaga legislatif tersebut.
(ant)