Canberra | Jurnal Asia
Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd menuai kemarahan dan kecaman warga penyandang disabilitas akibat kelakuannya. Gara-garanya, Rudd menepuk kepala seorang penyandang disabilitas ketika melakukan kunjungan yang diliput media.
Insiden ini ditayangkan dalam salah satu segmen tayangan berita stasiun televisi ABC, Selasa (9/7) malam waktu setempat. Tayangan tersebut memperlihatkan Rudd tengah berfoto bersama seorang wanita penyandang cacat yang duduk di kursi roda. Setelah berfoto, PM Rudd kemudian terlihat menepuk atau semacam mengacak-acak rambut wanita tersebut.
Seorang aktivis penyandang disabilitas, Stella Young yang juga komedian setempat, mengkritik perilaku PM Rudd ini. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu panjang untuk mengubah perilaku merendahkan dan tidak menghormati seperti itu.
Lebih lanjut, Young menyatakan, orang-orang yang menyandang disabilitas atau memiliki ukuran tubuh lebil kecil seringkali dianggap imut dan kerap diperlakukan tanpa rasa hormat.
“Ketika Anda menghadapi perilaku seperti ini di dalam bus atau kereta atau di supermarket, sudah cukup mengerikan. Tapi ketika Anda menghadapi perilaku seperti ini dari seorang perdana menteri negera ini, tentu saja sangat mencengangkan,” ucap Young.
Young memahami bahwa perilaku PM Rudd tersebut tidak disengaja atau tidak ada maksud buruk. Namun yang membuat Young heran, apakah PM Rudd tidak mendapat pengarahan sebelumnya tentang bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan orang-orang penyandang disabilitas.
“Jika Anda bisa menunjukkan kepada saya, bukti video bahwa Kevin Rudd juga menepuk kepala wanita yang bukan penyandang disabilitas, saya akan tarik kembali kata-kata saya. Tapi, bisakah Anda bayangkan dia menepuk kepala salah satu anggota parlemennya? Tentu saja tidak. Seorang wanita dalam komunitasnya sendiri? Saya rasa tidak akan,” cetusnya.
Mengubah perilaku merendahkan dan tidak hormat seperti ini, sama pentingnya dengan meningkatkan akses bagi orang penyandang disabilitas. Young menyadari bahwa Rudd sendiri merupakan produk dari masyarakat yang tidak menganggap hak penyandang disabilitas sama dengan warga biasa lainnya.
“Tidak baik merusak seseorang dan memaksanya berpikir dengan cara tertentu, karena kami pikir memang sudah seperti itulah masyarakat,” tandasnya. Terkait hal ini, kantor perdana menteri belum bisa dimintai komentar. (Net)