Beirut | Jurnal Asia
Otoritas Lebanon menangkap 16 orang sebagai bagian penyelidikan ledakan gudang di pelabuhan Beirut yang menghancurkan ibu kota tersebut, menurut media pemerintah.
Perwakilan pemerintah di pengadilan militer, hakim Fadi Akiki mengatakan, pihak berwenang telah memeriksa lebih dari 18 orang pejabat pelabuhan dan bea cukai serta pegawai yang bertanggung jawab atau terlibat dalam perawatan gudang, yang menyimpan bahan berdaya ledak tinggi yang meledak pada Selasa.
“16 orang ditahan sebagai bagian penyelidikan,” sebut Akiki dikutip National News Agency, dilansir The Independent, Jumat (7/8/2020).
Ledakan pada Selasa menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai 5.000 lainnya, sementara puluhan orang masih hilang.
Baca Juga : Ledakan Dahsyat Guncang Lebanon, 73 Orang Tewas dan Ribuan Terluka
Presiden Lebanon, Michel Aoun menyampaikan ledakan disebabkan 2.750 ton amonium nitrat, yang disimpan serampangan di sebuah gudang pelabuhan sejak disita dari sebuah kapal kargo yang mengalami kerusakan pada 2013.
Bank sentral Lebanon juga memerintahkan pembekuan rekening pimpinan Pelabuhan Beirut dan pimpinan Bea Cukai Lebanon bersama lima orang lainnya, menurut surat arahan (direktif) bank sentral yang dilihat Reuters.
Direktif, tertanggal 6 Agustus, dari komisi penyelidikan khusus bank sentral bidang pencucian uang dan pemberantasan terorisme mengatakan keputusan tersebut telah disebarkan ke semua bank dan lembaga keuangan di Lebanon, jaksa penuntut umum di pengadilan dan kepala otoritas perbankan.
Disebutkan bahwa pembekuan dan pencabutan kerahasiaan perbankan akan berlaku untuk rekening yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan GM Pelabuhan Beirut Hassan Koraytem, Dirjen Bea Cukai Lebanon Badri Daher dan lima lainnya, termasuk pejabat pelabuhan dan bea cukai sekarang dan sebelumnya.
Jaksa penuntut negara, Ghassan Oueidat memerintahkan larangan bepergian terhadap orang yang sama, dilaporkan media lokal.
Saat para penyelidik fokus memeriksa pejabat pelabuhan, banyak warga Lebanon mengklaim korupsi pemerintah dan salah urus negara menyebabkan bencana tersebut.(nty/merdeka.com)