Kairo | Jurnal Asia
Kementerian Luar Negeri Mesir memastikan mantan Presiden Mohamed Morsi saat ini berada di tempat yang aman. Selain itu, Morsi juga diperlakukan secara baik dan terhormat, layaknya pria yang pernah menjabat pucuk pimpinan tertinggi di Mesir.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kemlu Mesir, Badr Abdel-Atti, saat berbicara kepada media, Rabu (10/7) waktu setempat. Sayangnya, Badr tidak menyebut di mana tempat aman yang dimaksud. “Morsi saat ini berada di sebuah tempat yang aman demi keselamatannya sendiri. Dia juga diperlakukan dengan penuh rasa hormat,” ujar Badr.
Masih menurut Badr, sejak digulingkan tanggal 3 Juli lalu, Morsi belum dikenakan dakwaan hukum apapun. Soal alasan penahanan, kata Badr, semata-mata untuk kepentingan Morsi dan Mesir. Apabila tidak ditahan, maka akan berakibat fatal dan mengerikan.
Pernyataan itu muncul setelah pihak Kejaksaan Mesir mengeluarkan surat pertintah untuk menahan pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin (IM), Mohamed Badie, dengan tuduhan menghasut massa bertindak anarki dalam peristiwa pada Senin kemarin.
Dalam peristiwa berdarah yang terjadi di depan gedung markas Garda Republik itu, sedikitnya 51 orang tewas. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga tetap teguh menolak tawaran dari presiden sementara, Adly Mansour, untuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan sementara.
Stasiun berita Al Jazeera melansir, selain diperintahkan menahan Badie, Kejaksaan juga akan menahan pemimpin Ikhwanul Muslimin lainnya, yaitu Wakil Pemimpin IM Mahmoud Ezzat serta pemimpin partai yang bersuara lantang seperti Essam El-Erian dan Mohamed El-Beltagi. Sementara pemimpin senior Ikhwanul Muslimin lainnya, Khairat El-Shater, sudah ditahan lebih dulu pekan lalu.
Kejaksaan Mesir mengeluarkan perintah penahanan terhadap Badie dan Ezzat berdasarkan investigasi yang dilakukan Selasa kemarin. Jaksa Penuntut melakukan investigasi dan meminta keterangan terhadap 650 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan di depan gedung Garda Republik itu. Namun Jaksa Penuntut tidak menyebut siapa saja yang telah mereka investigasi.
Juru bicara Ikhwanul Muslimin, Gehad El-Haddad, mengatakan Kejaksaan sengaja mengeluarkan perintah penahanan untuk memecah fokus perjuangan Ikhwanul Muslimin yang menuntut kembalinya mantan Presiden Mohamed Mursi ke tampuk kepemimpinan Mesir. Mursi terguling dalam kudeta militer pekan lalu. Kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri berjanji akan terus menggelar aksi unjuk rasa hingga legitimasi Mursi sebagai Presiden Mesir dikembalikan.
Bom Waktu
Presiden sementara Mesir, Adly Mansour, bergerak maju dengan rencana pembentukan pemerintahan transisi meskipun ada penolakan dari Ikhwanul Muslimin. Buruknya ekonomi Mesir membuat negeri itu menyimpan bom waktu.
Gerakan Ikhwanul Muslimin yang menjadi tulang punggung kekuatan Presiden Mohamad Morsi, menolak tawaran untuk bergabung dengan pemerintah sementara yang baru. Akibatnya, tidak ada jaminan stabilitas bakal dicapai Kairo dalam waktu dekat.
Setelah Morsi diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Mesir, bantuan dari Saudi, dan Kuwait mulai mengalir lagi. Saudi memberikan bantuan sebanyak US$8 miliar untuk memperbaiki perekonomian Mesir.
Saudi memang tidak menyukai Ikhwanul Muslimin dan Musri adalah seorang Ikhwanul Muslimin yang ditakuti Saudi. Sewaktu Mosri dari Ikhwanul Muslimin dipilih jadi presiden, Saudi Arabia dan Negara Teluk lainya membekukan bantuan ekonomi yang selama ini selalu mengalir ke Mesir. Rupanya, pemerintahan Ikhwanul Muslimin di Mesir sangat mencemaskan Saudi dan Kuwait.
Sejauh ini, Mansour telah menunjuk Hazem El Beblawi sebagai perdana menteri sementara. El Beblawi akan mengepalai pemerintahan sementara yang baru setelah perundingan tertutup selama beberapa jam.
Beblawi, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan pemerintahan revolusioner pertama Mesir di bawah mantan Perdana Menteri Essam Sharaf, mempunyai pengalaman luar biasa dalam berurusan dengan sekutu-sekutu Barat dan paham betul tentang masalah-masalah ekonomi. (Net)