Konstitusi Mesir Dibahas

Kairo | Jurnal Asia
Konstitusi baru di Mesir mulai dibahas. Para juri yang terdiri dari ahli hukum yang ditunjuk Presiden Mesir Adly Mansour memulai pekerjaan untuk mengamandemen konstitusi, Minggu (21/07).
Panel juri yang berjumlah 10 orang itu punya waktu selama 30 hari untuk membuat rancangan perubahan yang meliputi aturan pemilu parlemen dan presiden yang baru. Konstitusi sebelumnya yang disusun oleh pemerintahan presiden terguling Mohammed Morsi telah ditangguhkan.
Gerakan Ikhwanul Muslimin telah menentang pembahasan konstitusi baru tersebut. Ribuan orang pendukung Morsi berlanjut menggelar protes melawan penggulingan tokoh Ikhwanul Muslimin itu di Kairo.
Para demonstran yang sebagian besar anggota Ikhwanul Muslimin melakukan demonstrasi pada Jumat (19/07) disejumlah lokasi di Mesir. Mereka marah atas tindakan militer yang menggulingkan Morsi dari jabatannya pada 3 Juli lalu.
Ikhwanul Muslimin juga menolak pemerintahan baru yang didukung oleh militer. Meski demikian, Perdana Menteri interim Hazem el-Beblawi dalam wawancara televisi pertamanya Sabtu (20/07), mengatakan dia berharap setiap orang dapat terlibat dalam dialog nasional.
“Kami tidak dapat membuat sebuah konstitusi jika negara terpecah. Kita harus kembali dalam harmoni,”kata dia.
Konstitusi yang didukung oleh Morsi disetujui melalui sebuah referendum yang kontroversial, Desember 2012 lalu, dan merupakan kebijakan yang paling banyak memicu perdebatan selama masa pemerintahannya.
Para penentangnya mengatakan konstitusi tersebut terlalu banyak mengandung konten Islamis, dan memberikan Morsi kekuasaan yang tak terbatas dan gagal melindungi kebebasan berekspresi dan agama.
Presiden sementara mengeluarkan dekrit dimana sebuah komite yang terdiri dari empat profesor universitas dan enam hakim, akan membahas konstitusi. Sementara dalam Komite kedua salah satu dari lima anggotanya akan diisi oleh anak-anak muda yang terlibat dalam gerakan revolusi Mesir dan unsur perempuan.
Mereka akan mengkaji berbagai usulan sebelum amandeman konstitusi diputuskan dalam sebuah referendum. Rencana ini kemudian akan diikuti pemungutan suara di Parlemen. Ikhwanul Muslimin menolak seruan rekonsiliasi dan menolak menyusunan kembali rancangan konstitusi.
Dalam perkembangan terpisah, Raja Yordania, Abdullah menjadi pemimpim Arab pertama yang mengunjungi Mesir sejak turunnya pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok Islamis. Raja Abdullah bertemu dengan presiden sementara dan memberikan dukungan kepada pilihan nasional Mesir. (net)