Kairo | Jurnal Asia
Presiden Interim Mesir Adly Mansour menunjuk Hazem el-Beblawi (foto) menjadi nahkoda pemerintahan Mesir di tengah gejolak yang tak tentu arah. Ia dikenal sebagai ekonom yang pro pasar. Namun keberadaan el-Beblawi tidak melunakkan sikap Ikhwanul Muslimin. Mesir pun masih belum bisa dikatakan aman.
Hazem adalah mantan menteri keuangan yang juga dikenal sebagai ekonom liberal. Sedangkan ElBaradei, yang sebelumnya ditunjuk menjadi perdana menteri, digeser menjadi wakil presiden urusan luar negeri. Pergeseran ini terjadi karena penunjukkan ElBaradei sebagai perdana menteri ditolak oleh partai Salafist Al-Nour, Rabu (10/7).
Sebagai perdana menteri baru, el-Beblawi dituntut untuk bisa menyatukan Mesir yang saat ini sedang dalam situasi kacau. Selain itu, dia juga diharapkan memperbaiki kondisi ekonomi negeri Firaun itu. Namun penunjukkan El-Beblawi ditolak Ikhwanul Muslimin. Gerakan pendukung Morsi ini sejak awal memang menolak penunjukkan Adly Mansour sebagai presiden dan segala keputusannya.
Ikhwanul Muslimin di Mesir sudah menolak usulan yang diajukan presiden sementara, Adly Mansour, tentang pemilihan umum awal tahun depan. Salah seorang tokoh utama Ikhwanul Muslimin, Essam al-Erian, mengatakan rencana pemilu dan perubahan konstitusi akan membawa negara itu ke titik nol.
PM Beblawi diperkirakan tetap akan menawarkan posisi menteri dalam kabinet pada partai asal Morsi, Ikhwanul Muslimin, meski partai tersebut sudah menyatakan penolakan sebagai protes atas penggulingan yang mereka sebut kudeta.
Sementara kubu partai koalisi liberal juga menolak ajakan menggelar pemilu baru tanpa dilakukan perubahan pada isi UUD yang telah dibahas. Pemerintah AS mengatakan memandang proses ini ” bersemangat tapi waspada” oleh besarnya tekanan untuk reformasi.
Jadwal pemilu baru diumumkan pejabat presiden sementara Adly Mansour pada Senin (8/7) petang, selang beberapa jam setelah sedikitnya 51 orang yang kebanyakan pendukung Ikhwanul Muslimin terbunuh di luar barak militer di Kairo dimana mereka yakin Morsi ditahan.
Mansour juga mengumumkan dekrit yang antara lain akan membentuk sebuah panel dalam rangka mengubah isi draf konstitusi yang diklaim terlalu bernuansa Islamis dalam 15 hari ke depan.
Perubahan nantinya akan dimintakan pendapat rakyat Mesir dalam bentuk referendum -yang akan dipersiapkan selama empat bulan- yang diharapkan akan memuluskan jalan menuju pemilu parlemen, kemungkinan pada awal tahun 2014.
Sementara pada Selasa (9/7) malam waktu setempat, juru bicara pejabat presiden, Ahmed el-Musalamani, mengatakan mulai Rabu pembicaraan tentang pembentukan kabinet dimulai.
Selain kepada ikhwanul muslimin posisi menteri juga akan ditawarkan pada kubu partai konservatif, Nour. Tawaran itu sudah ditolak seorang pejabat senior partai FJP, bentukan Ikhwanul Muslimin.
“Kami tak akan pernah terlibat dalam kabinet apa pun selama Morsi belum dikembalikan pada posisi sebagai presiden. Kami tidak berurusan dengan orang-orang yang melakukan penggulingan. Kami menolak semua yang berasal dari kudeta ini,” tegasnya pada BBC. (Net)