NEW YORK | Jurnal Asia
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon, mengecam pembunuhan 51 pendukung Ikhwanul Muslimin di luar markas Garda Revolusi Mesir, Senin (8/7). Korban tewas sebagian besar terkena tembakan senjata api.
“Sekjen mengecam pembunuhan ini dan mendesak dilakukannya penyelidikan oleh badan yang independen dan kompeten. Mereka yang bertanggung jawab harus diadili,” ujar juru bicara Sekjen PBB, Martin Nesirky, Selasa (9/7). “Semua pihak harus mampu menghindari eskalasi yang memicu kekerasan dan bisa menahan diri.”
Ban juga menyerukan semua pihak di Mesir untuk menerapkan pengendalian diri maksimum. “Aksi-aksi protes harus tetap damai dan pasukan keamanan harus benar-benar mematuhi standar internasional,” pungkas Nesirky.
Setidaknya 51 orang tewas dan 435 lainnya menderita luka-luka yang terjadi di luar markas Garda Republik Mesir di Kairo, Senin kemarin. Mereka yang tewas adalah pendukung Morsi yang menuntut agar Morsi kembali ke kekuasaan, setelah sebelumnya dilengserkan oleh pihak militer.
Sayap politik Ikhwanul Muslimin menuduh pihak militer telah melepaskan tembakan ke arah aktivis yang tidak bersenjata. Tetapi pihak militer mengatakan, penembakan itu dilakukan oleh teroris bersenjata yang hendak menyerbu markas Garda Republik.
Di tengah meningkatnya kekerasan di Mesir, Presiden Interim Mesir Adly Mansour mengeluarkan dekrit berisi 33 pasal pada Senin lalu. Dekrit itu mengatur waktu referendum dari konstitusi yang diamandemen dan pemilu parlemen yang akan berlangsung pada akhir Januari mendatang.
Lengsernya Morsid dari kekuasaan dianggap oleh Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah tindakan kudeta militer. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan, Mesir bisa dihadapkan pada perang saudara.
Selain mengecam pembunuhan di Mesir, Ban Ki Moon juga mengimbau peperangan di Suriah dihentikan selama bulan Ramadan. Dalam pernyataannya, Senin (8/7), Ban menyatakan Ramadan adalah satu dari empat bulan di Kalender Islam, di mana pertempuran sebaiknya dihentikan.
“Demi rakyat Suriah, saya ingin mengimbau semua pihak di Suriah menghormati kewajiban agama untuk setidaknya satu bulan,” kata Ban menandai masuknya Bulan Ramadan yang umumnya dimulai Selasa, (9/7). “Saya mengimbau setiap unit militer dari angkatan bersenjata dan Tentara Pembebasan Suriah, setiap orang yang memegang senapan, berhentilah berperang dan menawarkan bulan ini sebagai damai untuk hadiah bagi semua orang dan seluruh Suriah.”
Sudah lebih dua tahun, tentara loyal pada Presiden Bashar Al Assad dan pemberontak bertempur dalam perang yang akhirnya berkembang jadi konflik sektarian. PBB memperkirakan 90 ribu orang telah meninggal sejak pemberontakan muncul Maret 2011.
Presiden baru dari Koalisi Nasional Suriah yang beroposisi, Ahmad Jarba, menyampaikan pada Minggu lalu bahwa dia siap menawarkan gencatan senjata selama bulan suci.
“Saya sadar ini mungkin tidak realistis,” kata Ban. “Perdamaian hanya bisa melalui negosiasi serius. Namun saya yakin bahwa rakyat Suriah punya hak untuk meminta ini pada setiap orang yang bertempur atas nama mereka.”
Bantuan Militer
Pemerintah Amerika Serikat tak akan menghentikan bantuan militer untuk Mesir menyusul tergulingnya presiden Mohamed Morsi oleh militer negeri itu. Washington pun masih mempertimbangkan apakah akan menyebut penggulingan Morsi itu sebagai keduta militer.
Juru bicara Gedung Putih Jay Carney mengatakan, Washington tak akan berhenti memberikan bantuan militer ke Mesir meskipun adanya pelengseran Morsi pada 3 Juli lalu.
“Ini masalah yang kompleks dan sulit, dengan konsekuensi yang besar,” kata Carney, Selasa (9/7).
Menurut Carney, Washington meyakini bahwa mengubah program bantuan tersebut untuk saat ini tak akan sejalan dengan kepentingan AS. Menurut pejabat-pejabat AS, pemerintahan Presiden Barack Obama tengah mencari cara untuk tidak menyebut aksi militer Mesir tersebut sebagai kudeta, seperti yang dinyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin.
Sebabnya, berdasarkan hukum AS, bantuan keuangan untuk setiap negara yang kepala negaranya digulingkan dalam kudeta militer, merupakan hal yang terlarang. Pemerintah AS menyediakan dana bantuan tahunan senilai US$ 1,3 miliar untuk Mesir.
Mesir merupakan negara penerima bantuan AS terbesar kedua setelah Israel. Mesir telah menerima dana bantuan militer dan ekonomi dari AS sebesar lebih dari US$ 70 miliar sejak puluhan tahun silam. (net)