Karo | Jurnal Asia
Pemerintah Kabupaten Karo bersama Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) menghadiri rapat koordinasi di Kementrian PUPR (Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat) di Gedung Utama Lantai 3 Jalan Patimura Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (7/2)
Dalam rapat itu Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan agar pembangunan infrastruktur akses jalan di Kabupaten Karo agar menjadi prioritas Kementerian PUPR. Diantaranya yakni pengembangan Jalan Medan-Berastagi, dan pelebaran Jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi.
Terkelin menyampaikan dalam pembangunan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi tahap ke II ini, sangat dinantikan masyarakat Karo.
“Sesuai fakta dilapangan pembebasan objek tanah dan rumah penduduk yang terkena pelebaran jalan sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari masyarakat yang objek tanah maupun pagar rumahnya terkena gusur,” ujarnya.
Oleh karena, Ia berharap secepatnya proses pengerjaan pelebaran jalan tahap ke II mulai Kabanjahe – Simpang Ujung Aji Berastagi yang tinggal 6 km lagi, meski sudah ada pemberitahuan pihak pusat ke Pemda Karo pelebaran jalan tahap ke II dilanjutkan hanya sepanjang 2 km.
“Apalagi sekarang ini Pemda Karo sudah menganggarkan di APBD Karo terkait biaya dana perbaikan yang terkena pagar rumah, jembatan dan ini sudah dikerjakan saat ini dan masih berlangsung dilapangan, keinginan kami agar prioritaskan dan dituntaskan tahun 2019 ini atau minimal 2020,” pungkasnya.
Usulan Bupati Karo, terkait penuntasan pelebaran jalan tahap ke II Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi, menuai desakan yang kuat terus mengalir saat diwarnai rapat kordinasi yang dihadiri rombongan komisi D DPRD Sumut.
Baskami Ginting Anggota DPRD Sumut mengatakan Jalan Berastagi Medan yang saat ini kondisinya memprihatinkan, seringnya terjadi antrian macet akibat jalan tidak mampu menampung volume kendaraan sehingga membutuhkan minimal peningkatan pelebaran jalan dan pembukaan jalan alternatif, misalnya jalan tol.
“Begitu juga dengan Jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi harus dituntaskan tahun 2019 ini, minimal 2020 semuanya clear and clean,” ucapnya dihadapan kepala biro perencanaan Kementerian PUPR.(herman/wo)