Karo | Jurnal Asia
Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi mengikuti rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi D DPRD Sumut, Selasa (10/3).
Raker digelar di ruangan rapat Komisi D DPRD Sumut ini membahas desakan Yayasan pecinta Danau Toba (YPDT) dan Horas Bangso Batak Sedunia (HBB) dan elemen pemerhati lingkungan pencemaran air Danau Toba di daerah Tongging Kecamatan Merek sekitarnya.
Menurut Terkelin Brahmana saat raker mengungkapkan khusus Kabupaten Karo wilayah Tongging, pemerhati lingkungan Lamsiang Sitompul menuding keberadaan TSR (Taman Resort Simalem) diduga ikut mencemari air Danau Toba akibat limbahnya. Ucapnya
“Terkait ini,kami mohon relawan seperti HBB (Horas Bangso Batak) ini kiranya memberikan data kepada Pemda Karo, agar kami segera memanggil pihak pengusaha TSR (Taman Resort Simalem) jika ada data akurat yang diberikan sebagai bahan assesment untuk menindaklanjuti secara kewenangan Pemkab Karo,” ujarnya.
Menurutnya, jika ada temuan dugaan pelanggaran maka Pemkab Karo tidak akan sungkan dan segan akan menindak tegas, pihak pengusaha tersebut.
Lanjutnya, terkait KJA (Keramba Jaring Apung) di sekitar Tongging, sudah ada komitmen dari pada pengusaha lokal dengan membuat surat pernyataan.
“Ini saya tegaskan ulang, surat pernyataan para pengusaha KJA dengan setuju sekitar tongging kosong KJA,” jelasnya.
Akan tetapi, ini perlu catatan bagi relawan pemerhati Danau Toba yang semuanya tergabung didalamnya, kenapa belum terlaksana Zero KJA, di daerah Tongging.
“Nah sama seperti daerah 8 se-kawasan Danau Toba lainnya, dengan kata lain pengusaha lokal meributkan pengusaha terkenal, maaf tidak usah saya sebutkan, masih beroperasi di sekitar Danau Toba, inilah kendala dan tantangan yang kami hadapi,” ujar Terkelin.
Nah, kesulitan ini bagi kami Pemda Karo untuk menertibkan KJA pengusaha lokal, lanjut dikatakan Terkelin untuk itu pihaknya sepakat ide Pemkab simalungun, Pemkab Dairi, agar satu suara dari pusat buatkan regulasi untuk mengatur ini.
“Sebab kami ini para Bupati tidak ada niat menyengsarakan rakyatnya, agar tidak ada pilih kasih, yang ini bisa, yang ini tidak,” jelasnya.
Terkelin menambahkan, pihaknya juga setuju adanya desakan dibentuk Pansus pencemaran air Danau Toba.
“Asalkan steril, silahkan saja, ini dorongan yang bagus agar tuntas, jika tidak steril, jangan dulu,” imbuhnya.
Menanggapi banyaknya keluhan dan usulan masing masing dari Pemkab se-kawasan Danau Toba serta permintaan dari LSM tergabung dalam pemerhati kepedulian pecinta Danau Toba dalam raker anggota komisi D DPRD Sumut Layari Sinukaban angkat bicara dan akan membawa maslah ini ke Presiden dan DPR RI.
Hal yang sama disampaikan pimpinan rapat komisi D DPRD Provsu Leonard Surungen Samosir, mengungkapkan apa yang disampaikan para Pecinta Yayasan Danau Toba dan masing masing Pemkab se-kawasan Danau Toba, akan menjadi atensi kedepan, untuk mengambil langkah langkah yang positif.
“Saat ini, kami perwakilan komisi D DPRD Provsu belum dapat kami putuskan adanya permintaan agar dibentuk Pansus pencemaran air Danau Toba, karena masih merapatkan kembali dengan anggota Komisi D DPRD Provsu yang lainnya,” pungkasnya.(herman/wo)