Medan | Jurnal Asia
Menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, usaha kecil dan menengah (UKM) diharap masuk zona liberalisasi perdagangan sebagaimana dicanangkan dalam Bogor Goals 2020.
Deni dari Kementerian Perdagangan dalam sebuah pertemuan di Medai Center APEC, Senin (1/7), mengatakan, pembenahan dan penataan UKM bagian dari strukturisasi internal oleh pemerintah untuk memperkuat UKM, khususnya pengucuran kredit.
“Pemerintah mendorong perbankan untuk ikur membantu memajukan UKM. Salah satunya dengan kemudahan kredit, pengelolaan manajemen yang baik, penyertaan modal asing dan lainnya,” kata Deni.
Perusahaan skala besar, katanya, bisa membantu perkembangan UKM lewat dana corporate social responsibility (CSR).
“Dana CSR dari perusahaan besar ikut dibahas dalam forum APEC. Sehingga ada semacam konektivitas antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil,” ujarnya.
Dia menyebut beberapa isu yang dibahas, diantaranya, perkuatan sistem regulasi perdagangan, konektivitas dan infrastruktur perdagangan. Sedangkan sub isu yang menjadi perhatian dalam forum APEC, diantaranya transparansi regulasi, infrastruktur transportasi, kepabeanan, konektivitas transportasi, moda transportasi dan lainnya.
“Semua isu itu menjadi perhatian kita karena bagian dari liberalisasi perdagangan menuju Bogor 2020,” pungkasnya. (Adek Ong)