Jakarta – President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, mengungkapkan salah satu pemilik saham Freeport McMoRan Inc adalah Carl Icahn, pendiri Icahn Enterprises. Icahn memegang 7% saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir.
Icahn kini menduduki posisi penting pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ia adalah Special Advisor alias staf khusus Trump. Kisruh mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia tentu tak lepas dari perhatian Icahn.
“Freeport McMoRan adalah perusahaan listed di AS. Ia mempunyai saham Freeport sebesar 7% dan ia sudah memilikinya selama 1,5 tahun, dua dari perwakilannya ada di jajaran direksi Freeport McMoRan. Dia bukan representatif resmi pemerintah, tapi staf khusus, dia juga sangat concern dengan situasi di Indonesia,” ungkap Richard, Senin (20/2).
Sementara itu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, menyarankan agar pemerintah tidak bersikap terlalu keras memaksakan kehendak pada Freeport. Harus hati-hati agar sengketa tidak sampai berlanjut ke Arbitrase.
Sebab, Carl Icahn adalah orang dekat Presiden AS Donald Trump. Dengan kebijakannya yang proteksionis, Trump kemungkinan besar akan sangat melindungi kepentingan perusahaan AS di luar negeri. Bila terjadi sengketa, yang akan dihadapi pemerintah Indonesia bukan hanya Freeport, tapi mungkin juga pemerintah AS.
“Pemilik saham terbesar Freeport adalah penasihat Trump, kita harus hati-hati. Betul-betul simalakama, kalau pemerintah lunak dianggap memihak Freeport, kalau keras bisa Arbitrase,” kata Said Didu.
Menurutnya, mau tak mau pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) untuk mengakomodasi keinginan Freeport. Konsekuensinya, pemerintah pasti akan dicibir pro asing, tidak konsisten, lemah, dan sebagainya.
Tapi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah harus siap tidak populer. Freeport punya posisi kuat dalam KK. Ketentuan dalam KK boleh dibilang setara dengan Undang Undang. Aturan seperti PP, apalagi yang lebih rendah, tidak dapat membatalkan KK. (dc)