(kiri) dan Anggota Dewan Komisioner OJK Nelson Tampubolon (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7). Rapat kerja
tersebut membahas soal realisasi anggaran OJK tahun 2013 dan rencana anggaran OJK tahun 2014
Jakarta | Jurnal Asia
Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menyatakan selama 6 bulan bekerja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menunjukkan prestasi yang berarti.
“Kalau tidak bisa dikatakan buruk dan akhirnya hanya menjadi beban bagi rakyat melalui APBN dan industri jasa keuangan,” kata Arif di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (9/7)
Dikatakannya, serapan anggaran OJK hanya sekitar 11%, sementara kasus-kasus di bidang jasa keuangan terus berjalan.
“Apakah OJK hanya bekerja dari satu seminar ke seminar yang lain? Pendalaman dan diversifikasi pasar jasa keuangan juga tidak terlihat. Sangat disayangkan dengan anggaran 2013 yang datang dari uang rakyat sebesar Rp1,7 triliun dan fasilitas yang mewah dan melebihi industri jasa keuangan pada umumnya. OJK ternyata hanya sibuk dengan dirinya sendiri,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Dia mengatakan untuk tahun 2013 sebesar Rp1,7 triliun, realisasi sampai Juni hanya 12%, sebagai institusi pengawas jasa keuangan.
“Penyerapan anggaran yang rendah ini menunjukkan ada soal dalam manajemen, dan tentu saja dapat mempengaruhi kredibitas OJK terhadap industri jasa keuangan,” katanya. (net)
Transisi
Menanggapi tudingan tesebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, rendahnya realisasi semester I-2013 ini dikarenakan OJK merupakan organisasi baru dan tengah tahap transisi, yakni fungsi Bank Indonesia akan beralih ke OJK pada awal 2014. OJK sendiri diakui Muliaman tengah fokus membangun infrastruktur dan pengembangan organisasi.
“Sebagai organisasi yang baru dan masih dalam tahap transisi, sampai dengan semester I-2013 OJK masih fokus mempersiapkan pengembangan organisasi beserta infrastrukturnya”, kata Muliaman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2013.