Jakarta | Jurnal Asia
Pemerintah Papua ingin membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) dengan menggandeng investor dalam negeri dan asing. Namun, pembangun smelter tidak akan menguntungkan bila tidak ada industri lainnya yang mengambil limbah dari smelter.
“Makanya kami minta kepada Presiden Joko Widodo, agar menetapkan Papua sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena 14 KEK yang sudah diputuskan pemerintah tidak memasukkan Papua,” ujar Gubernur Papua Lukas Enembe ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Mendan Merdeka Selatan No. 18, Jumat (27/3).
Lukas mengatakan, dengan Papua menjadi salah satu KEK, akan membuat industri-industri baik dalam negeri maupun asing, banyak yang masuk ke Papua.“Kalau ada smelter limbahnya bisa diserap pabrik semen dan pabrik pupuk. Sehingga industri lain juga ikut berbondong-bondong ke Papua. Kita punya potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam yang luas dan berlimpah,” ungkapnya.
Ditambahkan, Kepala Tim Percepatan dan Pembangunan Smelter Nasional Said Didu, khusus untuk pembangunan smelter di Papua sendiri baru akan selesai masih sangat lama.
“Paling tidak 2022 smelter di Papua harus jadi. Apalagi masih ada tantangan dari masyarakat di Papua soal keberadaan smelter di sana,” ujarnya
Ia menambahkan, keputusan keberlanjutan usaha PT Freeport Indonesia sendiri sangat penting bagi pembangunan Papua. “Investasi yang besar di Papua oleh Freeport tidak akan jalan kalau mereka belum dapat kepastian usaha. Kalau investasi besar itu itu jalan, akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi di Papua. Industri lain juga akan masuk,” tutupnya.
(ant)