Medan | Jurnal Asia
Pimpinan empat kabupaten kota di Sumatera Utara (Sumut) berencana meningkatkan jumlah pekerja yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Dairi, Karo, Phakpak Barat dan Aceh Tenggara.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Umardin Lubis mengapresiasi hal tersebut. Pihaknya sangat terkesan dengan sikap pimpinan daerah tersebut yang mendukung keberadaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Harapannnya dengan pertemuan ini agar jajarannya lebih sering lagi menjalin komunikasi kepada pemerintah setempat,” katanya saat melakukan road show.
Salah satu komunikasi yang akan dilakukan adalah adanya laporan perbulan ke pemerintah setempat terkait perkembangan kepesertaan. Dengan begitu, seluruh pekerja baik itu pekerja formal maupun informal dapat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga membuat pekerja bekerja lebih tenang.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengatakan, pigaknya akan implementasikan Peraturan Bupati yang sudah di terbitkan serta memanggil semua SKPD.
Ia akan membuat pertemuan dengan seluruh SKPD untuk pelaksanaan peraturan Bupati terkait pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk Non ASN yang ada di lingkungan kabupaten karo yang belum terdaftar akan kita daftarkan.
“Saya rasa ini karena belum nampak kejadiannya jadi masih banyak yang kurang peduli. Kita akan berikan edukasi sama calon peserta karena regulasi sudah ada dan tinggal aplikasinya saja yang belum di jalankan,” ucapnya.
Begitu juga Bupati Dairi, DR Eddy K A Berutu mengungkapkan, semua Non ASN yang ada di wilayahnya sudah terdaftar menjadi peserta dengan mengikuti 4 Program antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
“Untuk aparatur desa akan di buat sebuah pertemuan terkait perlindungan kepada pekerja yg ada di desa,” jelasnya.
Plt Bupati Phakphak Barat, Asren Nasution menyambut baik pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan seluruh SKPD untuk menindaklanjuti pertemuan dengan BPJS ketenagakerjaan.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Aceh Tenggara, Muhammad Ridwan mengatakan, jajarannya akan mendata seluruh jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan yangada di wilayahnya.
“Contohnya berapa jumlah karyawan SPBU seluruhnya,tukang las dan pekerja lain non ASN akan didata,” pungkasnya.(nty)