Jakarta – Aksi mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Aksi itu masih dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember kemarin.
“Hari ini kami mengadakan kampanye antikorupsi. Kampanye ini untuk kembali mengingatkan masyarakat untuk melawan korupsi,” ucap Tamrin Rumalessin dari Pengurus Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi itu di salah satu sudut car free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/12).
“Kami mengajak masyarakat yang ingin melawan bisa memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan,” imbuhnya.
Menurut Tamrin, dukungan tanda tangan itu akan diserahkan ke Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam seminar yang diadakan PMII pada Kamis (14/12). Dia mendorong agar KPK selalu melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa tebang pilih.
“Agar lembaga-lembaga antikorupsi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi,” kata Tamrin.
Hari Antikorupsi Internasional diperingati setiap 9 Desember. Acara pamungkas yang digelar KPK untuk tahun ini diadakan di Lapangan Puputan, Badung, Bali, pada Sabtu kemarin.
Ajak Seluruh Masyarakat
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan KPK memberantas korupsi. Tujuannya memperbaiki kondisi Indonesia agar terlepas dari aksi korupsi.
“Kami di KPK visi kami bersama seluruh elemen bangsa memberantas korupsi untuk menciptakan Indonesia bebas dari korupsi. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat (mulai) dari LSM, birokrasi, dan aparat penegak hukum, mari bersama-sama untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang lebih bebas dari korupsi,” kata Alexander Marwata kepada wartawan di Djakarta Teater, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.
Ia meyakini, jika Indonesia dapat terbebas dari korupsi, hal itu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, iklim investasi juga dapat teratur dan kondusif.
“Kami percaya, kami yakin kalau Indonesia bebas dari korupsi, maka kesejahteraan masyarakat itu akan meningkat, iklim investasi akan lebih teratur secara kondusif,” paparnya.
Meski begitu, Alex meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sebab, sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pun terbatas.
“Kalau berharap hanya dengan KPK itu sangat-sangat mustahil, artinya apa KPK hanya ada di Jakarta dengan keterbatasan SDM,” imbuhnya. (dc)