Ambon – Presiden, Joko Widodo dijadwalkan membuka Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang penyelenggaraannya di Ambon pada 24-26 Februari 2017.
Gubernur Maluku, Said Assagaff, di Ambon, Kamis (16/2), membenarkan, kehadiran Kepala Negara untuk kedua kalinya di ibu kota Provinsi Maluku, menyusul peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 8 – 9 Februari 2017.
“Saya sudah bertemu dengan Presiden dan beliau bersedia mengunjungi Ambon untuk kedua kalinya setelah peringatan HPN 2017,” ujarnya.
Karena itu, panitia penyelenggaraan daerah telah dibentuk dan diketuai Wagub Maluku, Zeth Sahuburua.
“Saya telah berkoordinasi dengan Wagub dan berbagai persiapan dirampungkan dalam rangka menyukseskan Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” kata Gubernur.
Bahkan, dia telah meninjau lokasi penyelenggaraan Tanwir di Islamic Centre yang berlokasi di kelurahan Waihaong, kecamatan Nusaniwe.
“Saya baru kembali dari Islamic Centre dan Kristiani Centre yang merupakan tempat penyelenggaraan musyawarah besar adat para Raja se- Maluku,” ujarnya.
Gubernur memastikan, berdasarkan koordinasi dengan Latupati (Pemangku Adat) Maluku akan memberikan gelar adat kepada Presiden Jokowi bermakna pemimpin besar yang melindungi masyarakat Maluku.
“Jadi Presiden diarahkan menuju Islamic Centre maupun Kristiani Centre melalui Dok Wayame, kawasan Tanah Lapang Kecil (Talake), kecamatan Nusaniwe sehingga bisa menyaksikan proses pengembangan sumber daya hayati laut Maluku,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat ( PP), Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan Presiden menghadiri Tanwir di Ambon setelah bertemu dengan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta pada 13 Februari 2017.
“Tanwir Muhammadiyah, sidang tertinggi di bawah Muktamar akan kita selenggarakan di Ambon pada 24-26 Februari dan alhamdulillah Insyaallah Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya,” kata Haedar.
Menurut Haedar, Presiden nantinya akan menyampaikan gagasan dan langkah kebijakan pemerintah mengenai ekonomi yang berkeadilan.
Hal tersebut sesuai dengan tema Tanwir yakni kedaulatan dan keadilan sosial. “Ekonomi berkeadilan sosial akan menjadi komitmen beliau dalam periode ini dan tampaknya ini merupakan gagasan yang sangat membumi.Jadi mungkin bisa disebut sebagai jokowinomics,” tegas Haedar. (ant)