Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri terkait pendidikan dan agama membahas pendekatan pelajaran yang memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
“Bagaimana pendidikan terkait jati diri ke-Indonesiaan kita yang memang dikenal sebagai masyarakat bangsa yang religius, yang sangat agamis, tapi juga sekaligus sangat memperhatikan keragaman, kemajemukan, kebhinnekaan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta usai menemui Jokowi pada Selasa (17/1) pagi.
Menurut Lukman, nilai-nilai kebhinekaan tersebut perlu senantiasa dipelihara dan dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan yang ada di Tanah Air.
Menteri menambahkan pendidikan agama tetap diperlukan dengan mengajarkan sisi substantif dan esensi nilai-nilai keagamaan secara promotif.
Menag menilai jika lembaga pendidikan memberikan pengajaran agama dengan pendekatan konfrontatif, maka dikhawatirkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kalau agama disebarluaskan dengan pendekatan yang konfrontatif, maka disintegrasi bangsa ini yang justru akan muncul,” kata Lukman mengenai pendekatan pendidikan agama.
Selain Lukman, sejumlah menteri yang datang menemui Presiden yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Ristek Dikti Mohamad Nasir.
Pemerintah mengatur pendidikan agama melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi masing-masing pemeluk agama.
Pada Bab II Pasal 2, dijelaskan pendidikan agama berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
Prioritaskan Moderasi Keagamaan
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memaparkan prioritas program Kementerian Agama pada 2017 ialah moderasi keagamaan yang menekankan agama sebagai pemersatu keragaman.
“Seluruh penyeru agama, seluruh guru-guru agama, dosen, rumah ibadah, ormas keagamaan, semua pihak kita arahkan bagaimana agama ditekankan pada esensi dan substansi sesungguhnya yang menyatukan kita di tengah keragaman,” kata Lukman di Jakarta, Selasa (17/1).
Oleh karenanya pemerintah akan mengarahkan penerbitan buku-buku agama, guru-guru madrasah dan penyeru agama lainnya untuk tidak menjadikan agama sebagai alat atau faktor pemecah belah bangsa.
Lukman yang memaparkan program Kemenag 2017 salah satunya mempersiapkan penyelenggaraan haji sejak dini mengingat pada tahun ini terdapat penambahan kuota jamaah haji sebanyak 52.200 porsi dibanding 2016.
“Berbagai persiapan kita lakukan sejak dini, termasuk pembicaraan dengan DPR terkait penetapan biaya perjalanan ibadah haji,” kata Lukman yang merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan.
Selain itu, lanjut Lukman, Kementerian Agama juga akan menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa-siswa madrasah dan pesantren yang terdaftar di bawah Kemenag.
“Tidak kurang 1,7 juta siswa dan santri di tahun 2017 yang ada di Kementerian Agama, madrasah pesantren akan menerima KIP,” ujar dia. (ant)