MPR: Dinamika Politik Dapat Picu Keretakan Bangsa

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai dinamika politik yang terjadi pada proses pilkada serentak tahun 2017 terutama di DKI Jakarta jika tidak diredam dapat memicu keretakan bangsa.

“Untuk mencegah situasi yang tidak diharapkan, diperlukan kesa­daran bersama dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga ke­utuhan NKRI (Negara Kesatuan Re­publik Indonesia),” kata Hida­yat Nur Wahid pada diskusi “Empat Pilar: Merawat Indonesia” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Hidayat, realitas yang terjadi di masyarakat seperti aksi massa besar-besaran maupun ramainya berita ‘hoax’ di media sosial tidak akan terjadi, jika tidak ada indikasi yang menunjukkan tendensi pemunculan gejolak di tengah masyarakat.

Politisi Partai Keadilan Sejah­tera (PKS) ini mengimbau seluruh ele­­­men bangsa Indonesia untuk me­miliki kesadaran yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

“Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sepatutnya men­jadi pemersatu bangsa Indo­nesia yang heterogen,” katanya.

Pengangat politik, Yudi Latif menambahkan, Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia.

Menurut dia, kekuatan Panca­sila itu sudah diakui dunia yakni Indonesia tetap utuh dalam bingkai NKRI. “Pancasila sebagai DNA bangsa Indonesia yang mampu menyerap keberagaman, demokratis, dan toleran,” katanya.

Latif menjelaskan, bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka sudah heterogen dan ternyata dapat bersatu dalam NKRI dengan ideologi Pancasila.

Menurut dia, di Tiongkok dan Jepang adalah bangsa homogen, Eropa juga baru mengembangkan sebagai bangsa heterogen.

Ingatkan Pemuda
Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan pemuda Indonesia untuk mem­persiapkan diri menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang kon­sekuensinya akan terjadi per­saingan bebas tenaga kerja.

“Di berlakukannya MEA maka lapangan kerja juga terbuka bebas di Asean. Artinya warga negara dari negara-negara Asean akan berdatangan untuk bekerja di Indonesia,” kata Zulkifli Hasan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Zukifli, menyikapi diberlakukannya MEA maka ge­nerasi muda Indonesia harus dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan me­nyiapkan diri menghadapi per­saingan tenaga kerja.

Generasi muda Indonesia, kata dia, harus menguasai ilmu pengetahun di berbagai bidang seperti, politik, hukum, ekonomi, sehingga dapat memenangkan persaingan.

“Pemuda Indonesia jangan sampai kalah oleh generasi muda dari negara lain,” katanya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kalau generasi muda Indonesia tidak menyiapkan diri, maka nan­tinya menjadi kuli di negaranya sendiri.

Menurut Zulkifli, generasi mu­da Indonesia jangan hanya berharap menjadi pegawai negeri sipil, tapi harus mampu mengembangkan jiwa enterpreneur untuk menjadi pengusaha.

Di sisi lain, kata dia, generasi muda Indonesia juga harus mam­­­­pu menguasai dunia politik, untuk dapat menentukan arah pem­bangunan Indonesia baik jang­ka menengah maupun jangka pan­jang.

“Pemuda Indonesia juga harus mengetahui partai politik dan siapa saja orang-orang yang ada dibelakangnya,” katanya.

Menurut dia, melalui partai politik menjadi jembatan untuk menuju menjadi pemimpin, baik pemimpin di tingkat daerah maupun pusat.

Zulkifli berharap, para pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan dan bercita-cita menjadi pemim­pin dapat aktif di partai politik.
(ant)

Close Ads X
Close Ads X