Prestasi Politik Dalam Perspektif Publik

Oleh : M Sunyoto
Banyak tolok ukur yang bisa dipakai untuk menakar kadar prestasi seorang politisi atau pejabat publik. Semakin tinggi jenjang kekuasaan yang bisa diraih oleh politisi, semakin tinggilah prestasi politiknya. Posisi kepresidenan adalah puncak prestasi politik anak bangsa.

Di samping itu, kemampuan politisi untuk mempertahankan kekuasaannya dari kompetisi perebutan kekuasaan, baik di internal partai politik maupun di ajang kekuasaan kenegaraan, menjadi tolok ukur seseorang meraih prestasi dalam berolah kekuasaan.

Namun, semua prestasi itu hanya penting bagi pribadi atau kelompok sang politisi. Dalam perspektif publik, semua prestasi itu tidak penting karena publik mengukurnya dari parameter yang berkaitan dengan ke­maslahatan dan manfaat yang mereka rasakan.

Seorang politisi yang sanggup menyediakan segala kebutuhan vital publik dengan harga relatif murah alias terjangkau oleh kantong mereka, terutama ka­langan yang berada di posisi ekonomi bawah, akan dipandang sebagai politisi yang sukses.

Pekan-pekan belakangan ini, ada satu prestasi politik yang pantas dicatat oleh publik sehubungan dengan ke­tersediaan transportasi massal yang murah dan nyaman yang dinikmati warga Bekasi, Jawa Barat, atau wilayah penyangga DKI Jakarta yang bekerja dan bepergian ke wilayah DKI Jakarta.

Dengan beroperasinya Bus Transjakarta yang memiliki rute hingga ke wilayah Bekasi Barat dan Bekasi Timur, ribuan warga Bekasi sangat diuntungkan oleh kehadiran Transjakarta itu, yang mematok tarif Rp3.500,-.

Sebelumnya, ketika Trans­ja­karta belum menjangkau wi­layah Bekasi, warga di s­ana berangkat dan pulang kerja ke wilayah DKI Ja­karta menggunakan bus umum yang menarik tarif sedikit­nya lebih dari dua kali lipat dari harga tarif Transjakarta.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan layanan transportasi murah bagi warga provinsi lain yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta itu dari sisi ekonomi politik tampaknya dapat dimengerti.

Dari segi keuntungan po­litisnya, Ahok, panggilan akrab sang gubernur, sedang mempersiapkan diri maju dalam kompetisi pemilihan gubernur paling bergensi di Tanah Air itu tahun depan. Citra Ahok akan melambung dengan kebijakan yang prorakyat kalangan bawah itu.

Meskipun warga Bekasi tak terlibat dalam pemberian suara dalam Pilkada DKI Jakarta, mereka akan mengembus-em­buskan kenyamanan yang mereka reguk akibat kebijakan Pemda DKI Jakarta itu.
Warga Bekasi yang me­nik­mati kenyamanan ke­bijakan transportasi yang murah itu dengan sendirinya akan ber­kampanye tentang kebijakan yang prorakyat itu, sedikitnya akan menceritakan kebaikan Ahok kepada saudara dan ke­rabat mereka yang kebetulan ber­domisili di wilayah DKI Ja­karta.

Untuk mengukur apakah kebijakan transportasi murah bagi warga Bekasi itu hanya sekadar pemanis menjelang Pilkada DKI Jakarta, publik dapat meninjaunya setelah Pilkada DKI Jakarta berlangsung dan andaikan pemenangnya adalah Ahok, akankah kebijakan trans­portasi murah itu ber­ke­sinam­bungan.

Di luar sisi politis, kebijakan Transjakarta memasuki wilayah penyangga DKI Jakarta itu memuat rasionalitas ekonomis. Artinya, pengguna Tranjakarta yang warga di luar DKI Jakarta itu adalah kaum pekerja yang sangat dibutuhkan kehadiran mereka untuk keberlangsungan tata kelola sektor pemerintahan dan swasta di DKI Jakarta.

Para pekerja kerah biru di kantor-kantor seperti pesuruh, pembersih kantor, pembersih jalanan, taman kota, toilet umum, adalah kaum pekerja yang sangat penting untuk terselenggaranya kehidupan kota modern. Kehadiran mereka sama mutlaknya dengan para pemimpin birokrasi di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta.

Oleh sebab itu, selayaknyalah jika elite politik di kantor gubernuran DKI Jakarta mem­berikan kenyamanan dan harga tiket murah bagi mereka untuk berangkat dan pulang kerja.
Para pekerja kelas rendahan tentu merasa sangat terbantu dengan biaya transportasi yang murah untuk menikmati alat transportasi yang manusiawi. Selama ini, mereka dapat me­nikmati harga murah hanya lewat transportasi kereta rel listrik yang berjejal penumpang.

Dengan kebijakan Trans­jakarta memasuki kawasan penyangga DKI Jakarta, para penumpang kereta komuter dari Bekasi punya alternatif dalam menggunakan moda transportasi untuk pulang pergi kerja.

Para penikmat Tranjakarta yang berdomisili di luar DKI Jakarta itu tentu berharap bahwa kebijakan yang prorakyat itu tak hanya berlaku menjelang Pilkada DKI Jakarta, tak peduli siapa pun pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sebab, meskipun warga di luar DKI Jakarta itu tak punya suara untuk mendukung para kontestan dalam Pilkada DKI Jakarta, mereka adalah pa­ra pekerja yang sangat di­bu­tuhkan kehadiiran mereka bagi kelangsungkan tata kelola lembaga pemerintahan dan swasta di Ibu Kota.

Memang selama ini sejumlah lembaga pemerintahan memiliki armada angkutan untuk pulang pergi bagi para karyawan mereka yang berdomisili di luar DKI Ja­karta. Namun, bukankah masih banyak pekerja sektor infromal yang tak terjamah oleh armada angkutan lembaga resmi itu? Dengan melestarikan kebijakan Transjakarta memasuki wilayah luar DKI Jakarta, tak peduli siapa pun penguasa DKI akan dipandang ikut menciptakan sistem transportasi massal mu­rah bagi pekerja yang sa­ngat dibutuhkan untuk ke­ber­langsungan kehidupan met­ro­politan.

Kehadiran Transjakarta me­masuki wilayah penyangga DKI Jakarta tentu berdampak bagi pengusaha transporasi yang selama ini menangguk banyak penumpang. Para pengusaha tentu akan berjuang melobi lewat berbagai cara, bisa cara resmi maupun tidak resmi, untuk menghentikan operasi Transjakarta memasuki wilayah di luar DKI Jakarta. Di sinilah kesanggupan elite politik DKI Jakarta membuktikan diri bahwa mereka tak akan menyerah dalam menghadapi lobi-lobi pengusaha itu.

Dengan demikian, ke­me­nangan dalam Pilkada DKI Jakar­ta pada 2017 itu oleh sang politi­si alangkah afdolnya bagi pub­lik bila diikuti juga oleh keme­na­ngan politisi bersangkutan dalam per­tarungan melawan lobi pe­ngusaha transportasi yang hendak menghentikan Tranjakarta memasuki wilayah di luar DKI Jakarta. Itulah prestasi politik dalam prespektif publik, dalam hal ini untuk konteks penyediaan alat transportasi massal yang murah dan nyaman. (ant)