Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan APBN. Pertama-tama pembangunan dibiayai dengan utang serta memanggil modal asing. Kedua, Beserta teknologi mereka dengan syarat ringan bagi keuntungan mereka. Dikatakan pembangunan akan memperbesar kue kemakmuran. Mereka menguar-uarkan apa yang mereka sebut trickle down effect. Bahwa kue kemakmuran dari pembangunan itu pertama-tama dinikmati oleh satu lapisan di atas. Yang kemudian setelah cukup besar akan menetes ke bawah kian deras dan kue itu akhirnya dapat dinikmati seluruh rakyat, dan hilanglah kemiskinan. Betapa indah menghibur!
Infrastrukturlah yang menjadi pembeda paling nyata antara pemerintahan Jokowi dan SBY. Alasan Jokowi jelas, jika tidak melakukan terobosan terkait anggaran infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan segitu-segitu saja, tidak bisa lebih tinggi lagi, hanya di kisaran 5-6 persen per tahun. Dengan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7–8 persen per tahun. Selama berpuluh-puluh tahun, pembangunan Indonesia memang terhambat oleh minimnya infrastruktur.
Jalan sangat kurang, bandara minim, pembangkit listrik tidak memadai, pelabuhan relatif sedikit. Akibat kurangnya infrastruktur, biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dampaknya, daya saing Indonesia menjadi rendah. Gebrakan yang dilakukan Jokowi tersebut jelas merupakan pukulan bagi 10 tahun pemerintahan SBY. Sebab, selama 10 tahun memerintah, SBY selalu kesulitan meningkatkan anggaran infrastruktur secara signifikan. Alasannya, penerimaan negara terbatas dan sudah habis untuk anggaran rutin, subsidi, dan bayar utang.
Presiden Joko Widodo yang hanya gencar melakukan pembangunan infrastruktur, namun kurang memperhatikan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. Waktu kemudian berlalu dan Jokowi berhasil melewati tahun pertamanya 2015. Ternyata, program ekonomi Jokowi tidak semulus yang diperkirakan. Melemahnya perekonomian global yang kemudian berimbas pada Indonesia.
Penurunan daya beli masyarakat serta kejatuhan harga komoditas membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 hanya 4,71 persen, turun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 5 persen dan 2013 yang sebesar 5,2 persen. Rencana pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Jokowi pun meleset. Sebab, dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur sesuai target.
Maka di tahun pertamanya 2015, Jokowi bisa dibilang gagal merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai target. Namun, Jokowi tidak menyerah mengingat infrastruktur merupakan pertaruhan dirinya. Alih-alih diturunkan mengingat kondisi ekonomi yang tengah lesu, anggaran infrastruktur pada 2016 justru dinaikkan secara lebih ambisius.
Dengan kondisi demikian, target infrastruktur tahun 2016 kembali terancam. Sebab, dana yang tersedia amat minim. Belakangan, Pemerintah berencana mengambil tiga kebijakan sekaligus untuk menutup pendapatan negara yang diproyeksikan meleset Rp 290 triliun di bawah target. Kebijakan tersebut ialah pelaksanaan program pengampunan pajak, pemotongan anggaran, dan penambahan utang. Karena itulah, pemerintah sangat berharap, UU Tax Amnesty dapat disahkan tahun ini sehingga dapat menambah potensi penerimaan pajak sebesar Rp 70 – 100 triliun. Langkah terakhir untuk menyelamatkan anggaran infrastruktur tentulah dengan menambah utang.
Dalam situasi fiskal yang memusingkan Jokowi inilah kritikan SBY soal anggaran infrastruktur muncul. Tidak ada yang salah dengan kritikan SBY karena faktanya, kondisi fiskal pemerintah memang sedang tertekan. Yang menjadi pangkal persoalan adalah mengapa yang disoroti SBY adalah infrastruktur. Namun, Jokowi juga jangan terlalu “sumbu pendek” dalam persoalan ini. Tentu tidak ada gunanya untuk perang pencitraan dengan SBY.
Lebih penting untuk Jokowi bagaimana berhasil mensejahterahkan rakyatnya sesuai target. Memberi penjelasan mengenai langkah-langkah kebijakan yang akan diambil untuk menyelamatkan kondisi fiskal lebih penting ketimbang menjelaskan proyek Hambalang yang penuh alang-alang. Sekali lagi, dua putra terbaik bangsa, Jokowi dan SBY sebaiknya saling bersinergi, bukannya saling mempermalukan.
Fungsi pembangunan untuk menghindari kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan,sandang,papan,kesehatan,dan keamanan. Atas dasar tersebutlah dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan itu merupakan prasayarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.
Tanpa adanya kemajuan ekonomi secara berkesinambungan,maka realisasi potensi manusia, baik itu indvidu maupun keseluruhan masyarakat,tidak mungkin berlangsung. Pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan/kejahatan dunia sekarang.
Krisis pangan,kurang gizi,pengangguran,dan ketimpangan pendapatan. Karena jika diukur dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,pembangunan telah mencapai sukses yang besar. Akan tetapi jika ditinjau dari segi pengurangan tingkat kemiskinan,keadilan dan pengangguran maka pembangunan itu mengalami kegagalan. (Paul P. Streeten, World Development)
Penulis adalah Dosen UMSU
Mahasiswa Pascasarjana
UIN Raden Fatah Palembang