Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 menjadi kontestasi yang bermartabat.
Pesta demokrasi dalam memilih pemimpin daerah ini tidak boleh dirusak oleh racun demokrasi seperti politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
“Mari kita lawan yang namanya politik uang dalam segala bentuk. Ini racun demokrasi. Pilkada ini adu konsep, gagasan, program. Kita hindari kampanye berujar kebencian, SARA, apalagi bersifat fitnah,” ujarnya di sela pelantikan Teguh Setyabudi sebagai penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/2).
Mendagri mengatakan, seluruh elemen masyarakat prodemokrasi sepatutnya mendorong terciptanya pilkada bermartabat.
“Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat. Pilkada harus bermartabat,” kata Tjahjo.
Diungkapkan, provokasi isu SARA sangat berbahaya. Kegaduhan dapat muncul, termasuk stigma buruk terhadap suatu kelompok. “Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan,” ungkapnya.
Dia menyayangkan, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam dipakai sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Pilkada semestinya merefleksikan kedua inti demokrasi yakni kompetisi dan partisipasi.
Pilkada damai, lanjutnya, harus terus dikumandangkan segenap lapisan masyarakat. “Pilkada harus berjalan dengan cara yang bijak,” ucapnya.
Turut hadir dalam pelantikan di antaranya Ketua Umum TP PKK sekaligus istri Tjahjo Kumolo, Erni Guntarti, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri Sumarsono, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Binkeuda) Syarifuddin, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sultra, Kapolda Sultra dan sejumlah bupati dan walikota di Sultra.
(sp/rol)