Jakarta – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian dan TNI mewaspadai makar, dalam rencana demo 2 Desember mendatang, mengenai penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Makar merupakan upaya menjatuhkan pemerintah yang sah. “Itu tugas Polri dan TNI waspada. Yang (waspada terhadap hal) membahayakan NKRI, membahayakan demokrasi tugasnya Polri dan TNI,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (21/11).
Walaupun meminta aparat keamanan waspada, Jokowi memastikan kini berkondisi aman. Ia menegaskan semua hal, termasuk wacana demo lanjutan harus dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, pihaknya mendeteksi agenda makar dalam rencana demonstrasi 25 November. Seperti halnya demo 14 Oktober dan 4 November, demonstrasi ini terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok.
Ia mendapat informasi mengenai upaya tersembunyi beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha ‘menguasai’ DPR. Ia menegaskan apabila upaya itu bermaksud menggulingkan pemerintah, maka aparat dapat menggunakan pasal makar, yakni UU KUHP pasal 104-107.
“Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” kata Tito kepada wartawan. Menurut Tito, aksi damai yang diawali salat Jumat harusnya digelar di masjid-masjid. Jangan sampai menutup jalan protokol yang akan merugikan banyak masyarakat. Aksi damai 2 Desember digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dengan aksi di sepanjang Jl Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin. “Kalau mau salat Jumat di Istiqlal, Monas, Lapangan Banteng monggo. Tapi kalau di jalan raya yang menutup di jalan vital, strategis Jakarta, tidak bisa,” ujarnya.
Senada, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan, ia bersama seluruh prajurit siap jihad mengantisipasi agenda tersembunyi dalam demonstrasi lanjutan perkara penistaan agama. Ia siap menindak tegas pedemo yang mengarah pada makar.
Intelijen TNI dan Polri sudah memetakan pihak-pihak yang menjadi otak perancang demonstrasi hingga pelaku. Ia memastikan jajarannya akan mencari aktor di balik aksi apabila terjadi kerusuhan.
Tjahjo Gandeng Intelijen
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menggandeng intelijen Polri untuk mengumpulkan informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan koordinasi ini penting. Ia pun mengaku telah membeberkan soal wilayah rawan korupsi beserta celahnya kepada intelijen kepolisian.
“Tugas intelijen dan keamanan Polri, baik pusat maupun daerah, yang mencermati jaringan intelijen. Mencermati dinamika aktivitas daerah itu sukses,” ujar Tjahjo di Mabes Polri.
Menurutnya kerawanan korupsi ada dalam perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, dan yang terkait distribusi dan pajak.
Lebih dari itu, Tjahjo juga mengingatkan jajaran intelijen kepolisian terkait masalah kesenjangan sosial, radikalisme, serta terorisme. Saat ini, Kemdagri telah membentuk forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan dengan melibatkan kepolisian setempat, Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dikawal 27 Ribu Personel Polri dan TNI
Polda Metro Jaya menyiapkan rencana pengamanan demonstrasi massa ormas pada 2 Desember nanti. Kekuatan personel yang lebih besar disiapkan dalam aksi lanjutan ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengatakan, personel yang dilibatkan untuk pengamanan demo tidak hanya mengawal jalannya aksi, tapi juga akan ditempatkan di beberapa titik yang dinilai rawan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“(Jumlah pengamanan) hampir sama (dengan demo 4 November), mungkin ada tambahan 5 ribu untuk jaga sentra ekonomi dan perkantoran, maupun tempat lainnya, jumlahnya 27 ribuan, kemarin 21 ribu sekian,” kata Irjen Iriawan dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (21/11).
Dalam jumpa pers ini, Iriawan didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmaratitim) Laksamana Muda TNI Darwanto, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1 Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna, dan Panglima Koarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Pengamanan aksi juga akan dibantu oleh personel TNI. Iriawan mengatakan, pelibatan unsur TNI dalam aksi ini dilakukan mengingat jumlah massa yang akan turun diperkirakan cukup besar dibanding 4 November lalu.
“Kemarin kan kita tahu bahwa polisi sudah memprediksi bahwa demo tanggal 4 November kemarin itu massa akan besar. Kami tentu minta bantuan TNI, jadi tentunya Polri akan diback-up maksimal oleh TNI dari unsur TNI AD, AU dan AL juga untuk mengantsipasi demo nanti,” paparnya.
Iriawan menyampaikan, selain menyiapkan kekuatan, pihaknya juga telah melakukan pemetaan cara-cara bertindak yang akan diambil oleh aparat Polri-TNI dalam upaya penanganan unjuk rasa.
“Cara bertindaknya tidak akan sampaikan di sini. Itu langkah kami yang mungkin publik tidak banyak tahu,” imbuh Iriawan.
Namun, Iriawan menegaskan, pihaknya juga memiliki strategi khusus untuk mengamankan aksi demo apabila upaya preventif dan preemtif tidak berjalan. “Pasti ada strategi khusus,” tuturnya.
Iriawan mengatakan, aksi demo tidak dilarang sepanjang tidak dilakukan di tempat-tempat umum. Polisi telah menyiapkan lokasi demo yakni di kawasan Monas, sehingga diharapkan tidak menyebar ke jalur protokol.
“Informasi yang didapat, para pengunjuk rasa akan melaksanakan salat Jumat di sepanjang Sudirman-Thamrin itu tidak akan kita berikan, salat ada tempatnya di masjid,” imbuh Kapolda.
Kapolda mengatakan, salah satu larangan demo dilakukan di Sudirman-Thamrin karena dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Sudirman-Thamrin merupakan jalur protokol, urat nadi perekonomian Jakarta, karena di sepanjang rute tersebut berdiri perkantoran.
“Unras tidak dilarang, namun tidak boleh mengganggu ketertiban umum, jalannya aktivitas, Jumat itu masih bekerja, bersekolah ada yang ke rumah sakit, oleh sebab itu pemerintah melarang berdemo di sepanjang Sudirman-Thamrin, kalau mau salat Jumat ada tempatnya di mesjid-mesjid sekitaran situ, di masjid Istiqlal dan sebagainya,” paparnya.
Kapolda juga menyampaikan, aksi demo tidak boleh ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. “Arahan panglima menyampaikan ke prajuritnya, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara untuk siap membela kepolisian dari ancaman dan gangguan yang akan menggoyangkan NKRI. Jadi prajurit TNI siap untuk mengamankan ini, apabila ada sekelompok atau orang-orang yang akan mengganggu, yang akan mengancam, goyahkan NKRI,” tegasnya.
Belum Apa-apa Sudah Bilang Makar
Menanggapi pernyataan presiden dan Kapolri, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengimbau Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar membuat pernyataan terukur terkait agenda makar. Fadli mengaku belum mendapat informasi mengenai demo lanjutan yang berpotensi makar.
“Harus terukurlah pernyataan tersebut jangan belum apa-apa makar. Zaman sudah berubah, kadang-kadang kalau orang punya keyakinan dan mereka turun dengan keyakinan itu tidak bisa ditakut-takuti. Malah nanti orang semakin radikal,” jelas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
Soal pernyataan Kapolri ini, Fadli menyarankan Tito untuk mendalami dan mengkroscek informasi yang diterima dari intelijen. “Jangan informasi yang masih mentah diungkap, dihayati, didalami, dikroscek kalau perlu dicegah kalau ada konstitusional. Saya kira tidak perlu diajari. Jangan mengaku-ngaku membuat orang terprovokasi,” kata dia.
Soal demo lanjutan 2 Desember nanti juga dikabarkan bahwa gedung DPR akan diduduki oleh demonstran. Namun Fadli mengaku belum mendengar informasi tersebut. “Saya enggak tahu info dari mana, di DPR semua mekanisme yang kita lakukan konstitusional. Pernyataan terukur jangan buat spekulasi kegentingan baru,” tegas dia.
Fadli sendiri mengaku tidak khawatir dengan wacana demo lanjutan yang akan menduduki gedung DPR itu. Menurut Fadli ada mekanisme yang harus dipenuhi pendemo jika ingin menyampaikan aspirasinya di DPR. “Saya kira aman-aman saja. Enggak khawatir,” kata dia.
Pada demo lanjutan nanti pendemo berencana untuk salat Jumat di sepanjang Sudirman-Thamrin dan sudah dilarang oleh Kapolri. Sementara Fadli mengingatkan hak menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi.
“Kita serahkan ke dinamika yang ada pihak kepolisian akan bicara dengan tokoh GNFI. Yang jelas hak untuk menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, demonstrasi dijamin konstitusi, kita tidak ingin pelanggaran hukum dan destruktif,” jelas Fadli.
Terkait tuntutan demonstrasi 4 November lalu, pemerintah sudah memenuhi permintaan demonstran dengan mempercepat proses hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Namun, kata Fadli, masih ada ulama dan habib yang belum puas dan menuntut agar Basuki ditahan.
“Saya kira alasannya masuk akal karena hampir semua yang dituduh melanggar pasal 1 56a itu pada umumnya ditahan. Kenapa ini kok tidak. Jadi saya kira ini tuntutan yang wajar yang perlu dipertimbangkan. Karena ini kan subjektif sifatnya oleh para penyidik polri sendiri,” kata dia.
MUI: Lebih Banyak Mudaratnya
Demikian juga halnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk tidak melakukan aksi demo pada Jumat, 2 Desember 2016 mendatang terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). MUI meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara lain yang lebih positif.
“MUI mengimbau kepada masyarakat untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi demo tanggal 2 Desember, karena menurut pendapat MUI melakukan demo itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” kata Wakil Ketua MUI Pusat Zainut Tauhid , Senin (21/11).
Zainut mengatakan, MUI menyarankan agar penyampaian aspirasi atau pun tuntutan bisa dilakukan lewat saluran demokrasi lainnya. Misalnya saja bisa lewat pendekatan lobi, musyawarah dengan para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif.
Selain itu, lanjut Zainut, penyampaian aspirasi atau tuntutan bisa juga melalui pers dan media komunikasi lainnya. “Saya kira itu akan lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi bangsa Indonesia,” imbuhnya. (dtc/ant)