Bogor – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah distribusi dana desa pada 2018, dari sebelumnya diberikan sama rata disesuaikan jumlahnya dengan luasan wilayah, jumlah penduduk miskin dan gini ratio. Hasil dari perubahan distribusi ini akan menjadi evaluasi di mana 2019 dana tiap desa dinaikkan menjadi Rp1,4 miliar.
Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh mengatakan, sebenarnya rencana menaikkan dana di tiap desa Rp1,4 miliar dilakukan pada 2018. Namun pemerintah memutuskan untuk melihat hasil evaluasi penyaluran dengan selama ini.
Boediarso mengakui, memang selama tiga tahun penyaluran dana desa yang dijalankan pemeirntah Presiden Jokowi berjalan efektif seperti mampu mengetaskan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Akan tetapi peningkatan atau hasil penyaluran itu tidak masih. Artinya multiplier efeknya belum maksimal. Jadi ada something wrong yang perlu diperbaiki di desa itu,”ujarnya, di Hotel Jeep Station Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).
Dia mengatakan, 2019 dana di tiap desa Rp1,4 miliar dipastikan akan direalisasikan sebagaimana janji Presiden Jokowi di awal pemilihan presiden. Akan tetapi, sebelum semuanya dilakukan maka capacity builfing kemampuan aparat mengelola keuangan desa perlu ditingkatkan.
“Jangan sampai penggunaannya boros, in-efisien dan salah sasaran. Apalagi kita tahu di media masa banyak berita OYY, maka sembari kami mengevaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan dana desa untuk ke empat tujuan tadi kita sebaiknya mempersiapkan capacity building,”tuturnya.
Sementara untuk dana desa di 2018 tetap diberikan sama. Di mana setiap desa mendapatkan dan sekira Rp800 juta-Rp1 miliar. Jumlah ini akan dinaikkan 2019 dengan sistem distribusi yang sudah dievaluasi sebelumnya.
“Jadi Insya Allah kami akan penuhi anggaran di tiap desa Rp1,4 triliun. Kami akan evaluasi dan riview setahun ini. Supaya janji Presiden pada masa kampanye lalu bisa dilakukan,” tuturnya. (oz)