Buwas: LHKPN Bagi Perwira Polri Tak Sekadar Wacana

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kanan) didampingi  pejabat sebelumnya Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) berjalan ketika mengikuti upacara serah terima jabatan Kapolri di Lapangan Upacara STIK-PTIK, Jakarta, Kamis (14/7). Tito Karnavian menggantikan Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. ANTARA  FOTO/Ferdinand/RN/Spt/16.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kanan) didampingi pejabat sebelumnya Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) berjalan ketika mengikuti upacara serah terima jabatan Kapolri di Lapangan Upacara STIK-PTIK, Jakarta, Kamis (14/7). Tito Karnavian menggantikan Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Ferdinand/RN/Spt/16.

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menyambut baik rencana Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian yang ingin mewajibkan pe­nyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi setiap personel Polri, terutama perwira menengah ke atas.

Budi atau yang akrab disapa Bu­­was juga merupakan perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal. “Bagus. Saya kira itu bagus, pro­­gram beliau bagus,” ujar Buwas saat ditemui di halaman Kompleks Ista­­na Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/7).

Meski demikian, Buwas menya­­rankan agar kebijakan tersebut dibuat mekanisme detailnya, ter­­masuk sanksi. Tujuannya, kebija­kan yang dikeluarkan untuk mencegah tin­­dak pidana korupsi itu betul-betul terlaksana. “Supaya betul-betul dilaksanakan, jangan hanya seperti wacana saja yang pada akhirnya tidak jadi apa-apa,” ujar Buwas.

Budi Waseso sempat disorot publik lantaran tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK ketika menjabat Kabareskrim Polri. Bahkan, hingga dirotasi ke BNN pada September 2015, Budi belum juga menyampaikan laporan harta kekayaan.

Tito sebelumnya mengaku akan menerapkan kewajiban melaporkan LHKPN bagi personel Polri. Ke­­bijakan tersebut dilaksanakan untuk mencegah budaya korupsi di institusi Korps Bahayangkara. Na­mun, demi stabilitas di internal ins­titusi atas kebijakan tersebut, ia akan menerapkan kebijakan ter­­sebut secara bertahap.

“Itu salah satu cara untuk me­­nekan budaya koruptif. Tapi ini harus bertahap agar tidak goyang. Saya tidak mau langkah saya ini lalu me­­nimbulkan kegoncangan,” ujar Tito di Kompleks Istana Presiden, Rabu (13/7).

Dalam waktu dekat, ia akan mempersiapkan payung hukum rencana kebijakan itu. Salah satunya dengan merancang Peraturan Kapolri. Perkap itu akan mengatur soal sistem pelaporan LHKPN dan sanksi.

“Nanti akan ada sistem di Kepolisian. Laporannya misalnya kepada Irwasum, lalu ada sanksi internal. Yang tidak mengirim (LHKPN) sesuai deadline tidak bisa promosi, mutasi, dan sekolah dan sebagainya,” ujar Tito.

Puji Badrodin Haiti
Jenderal Tito Karnavian resmi memegang tongkat komando Kapolri. Tito mengapresiasi Jenderal Badrodin Haiti yang sukses memimpin Polri. “Penunjukan saya sebagai kapolri merupakan amanah yang sangat besar, tanggungjawab kepada polri, bangsa, negara dan masyarakat. Juga Tuhan yang maha kuasa,. niat baik jadi landasan saya dalam mencapai visi yang ditetapkan,” kata Tito.

“Kita patut bersyukur berkat kematangan manajerial, ridho Allah, Polri solid dalam capaian prestasi meski banyak kendala,” sambungnya. Tito menyampaikan ini dalam sambutannya pada upacara serah terima jabatan posisi Kapolri di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (14/7). Badrodin berdiri di sebelah Tito.

Tito menuturkan, program unggulan Jenderal Badrodin tetap dapat eksis meski berbagai kendala dihadapi. Tito juga menyebut akan melanjutkan kinerja dan program yang telah dimulai Badrodin. “Terima kasih atas pencapaian kinerja pengabdian terbaik. Sebagai penerus, saya komitmen untuk jalankan dan melanjutkan program kepolisian,” urainya.

“Jenderal Badrodin Haiti akan selalu terpatri dengan jiwa kenegaraan yang tinggi . Saya minta dukungan segala pihak dan ridho Allah agar dapat menuju negara demokrasi memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya.

Ungkap Kunci Sukses
Jenderal Badrodin Haiti resmi menyerahkan tongkat komando kapolri ke Jenderal Tito Karnavian. Badrodin bercerita bagaimana saat memimpin dalam kondisi tegang antara KPK dan Polri.
“Selamat kepada Jenderal Tito atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada Jenderal memimpin institusi Polri yang kita cintai,” kata Badrodin dalam sambutannya pada upacara serah terima jabatan posisi Kapolri di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (14/7).

“Tentu masih segar di ingatan kita jelang suksesi kepemimpinan Polri tahun lalu, sebelum dan sesudah penunjukan saya sebagai Plt Kapolri tanggal 16/1/2015, kemudian dilanjutkan pelantikan 16 april 2015,” lanjutnya.

Dalam kajian strategi, menurut Badrodin, Polri saat itu dalam kondisi yang sulit dan tak menguntungkan dengan masalah yang kompleks. Secara umum publik juga mengikuti permasalahan itu.
“Masyarakat juga ragu dan berkurangnya tingkat kepercayaannya kepada Polri,” kenang Badrodin.

Namun lanjutnya, berkat soliditas dan kerjasama seluruh anggota Polri serta dukungan semua pihak, Polri dapat keluar dari permasalahan itu. “Kuncinya ada dua hal. Pertama, bagaimana kita menempatkan dan berkomitmen kepentingan organisasi, kepentingan institusi Polri menjadi yang utama dibanding kepentingan individu dan kelompok,” ujarnya.

Yang kedua, Polri menurut Badrodin harus fokus. Pelaksanaan tugas Polri tidak boleh terganggu hanya dengan permasalahan yang sebetulnya bisa dihindari. “Saat ini pun kita patut syukur, rangkaian suksesi Polri berjalan dengan baik dan suasana yang sejuk,” ujarnya.

“Saya harap pergantian Kapolri seperti ini bisa dilanjutkan untuk pergantian mendatang, karena pada dasarnya kondisi yang kondusif ini menjadi harapan kita bersama. Kondisi ini menjadi persyaratan pokok dalam menjalankan tugas yang diharapkan masyarakat, termasuk tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks,” tutur Badrodin.

Mampu Jawab Keluhan Masyarakat
Jenderal Tito Karnavian sudah resmi menggantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Tugas di depan mata sudah menanti. Salah satunya menjawab berbagai kritik dan keluhan masyarakat akan kepolisian.

“Jangan ukuran keberhasilan Polisi dilihat dari kemampuannya dalam mengungkap perkara atau kasus saja. Tapi jauh lebih penting, keberhasilannya karena mampu meminimalisir keluhan masyarakat terkait gangguan keamanan (kriminalitas) dan pelayanan Polisi, secara kualitas maupun abuse of power,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad, Kamis (14/7).

Farouk menyampaikan, sebagai langkah awal, perbaikan internal harus dilakukan. Dan ini nantinya akan berimbas kepada kualitas Polri dan pelayanan kepada publik. “Kapolri baru harus mampu menunjukan komitmennya dalam melakukan pembenahan internal Polri secara sistemik dan pelayanan publik yang semakin terjangkau berbasis IT,” sambung purnawirawan jenderal bintang dua polisi yang juga doktor kriminologi University of Florida ini.

Mantan Gubernur PTIK ini juga memberikan catatan, pekerjaan rumah terbesar Tito bukan hanya mampu menunjukan dirinya sebagai seorang Kapolri yang kompeten, tapi juga harus mampu membawa institusi kepolisian membangun sistem yang dapat meningkatkan kualitas layanan. “Dan menekan abuse of power dengan membangun polisi yang profesional dan amanah,” tutup dia. (ant)

Close Ads X
Close Ads X