Medan | Jurnal Asia
Pendapatan Asli Daerah atau PAD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2015 diprediksi tidak mencapai target sebesar Rp5 triliun disebabkan salah satunya krisis global.
“Hingga Agustus 2015, PAD yang baru dicapai memang masih sebesar Rp3 triliun dari target tahun ini Rp5 triliun,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, H Hasban Ritonga di Medan, Senin (12/10).
Banyak faktor yang membuat PAD tidak bisa dicapai seperti dampak krisis global. “Tetapi Pemprov Sumut masih terus berupaya mencapai target PAD itu, walau diakui memang akan sulit,” katanya.
Untuk tahun ini, PAD Sumut terbesar masih bersumber dari pajak kenderaan bermotor. Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) misalnya, tercatat sebesar Rp1,04 triliun. Menurut Hasban, untuk mendongkrak penerimaan PAD Sumut antara lain melakukan pemutihan pajak kenderaan. “Namun untuk tahun ini memang belum ada rencana pemutihan,” katanya.
Hasban menegaskan, Pemprov Sumut sendiri dewasa ini, terus berupaya meningkatkan sumber PAD seperti pajak air permukaan yang sudah diterapkan ke PT.Inalum. Untuk menggali potensi PAD, Pemprov Sumut memerlukan pendampingan dari pihak luar seperti akademisi dan para ahli. “Untuk mengetahui potensi, perlu “mapping” atau pemetaan yang nantinya dilakukan pihak ketiga,” katanya.
Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, untuk meningkatkan PAD, Pemprov Sumut tidak harus otomatis menjadikan segala sesuatu menjadi sumber pendapatan atau pungutan.
“Kalau semua jadi sumber PAD, maka investasi tidak berkembang karena investor sudah keburu malas berinvestasi dengan banyaknya pungutan,” katanya. Untuk modal pembangunan, yang penting dilakukan pemerintah adalah bisa merangkul pengusaha dan menarik investasi.
(ant)