Medan – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Meutya Hafid mengatakan, stabilitas keamanan di Indonesia saat ini sudah tercipta dengan baik. Kondisi itu hendaknya tetap terus terjaga dan jangan dirusak hanya karena perbedaan pilihan.
“Pada 2018 adalah tahun politik. Sejumlah daerah di Indonesia akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Kita berharap pesta politik itu jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Meutya pada dialog kebangsaan yang diselenggarakan Kemenkominfo RI di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro Medan, Minggu (10/12).
Pada dialog bertemakan “merajut kebinekaan, meneguhkan jati diri bangsa”, menurutnya perbedaan pilihan harus dijadikan sebagai keberagaman yang positif untuk memunculkan lahirnya pemimpin yang terbaik
Hadir juga pada dialog itu Staf Ahli Kemenkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi yang sekaligus sebagai narasumber dan Ketua PWI Sumut H Hermansjah SE.
Menurut Meutya, setiap orang harus saling menghargai, tidak menjadikan Pilkada sebagai ajang pertandingan, tapi murni dijadikan sebagai sarana proses demokrasi menuju perubahan yang lebih baik.
Senada Staf Ahli Kemenkominfo Gun Gun Siswadi. Dia berharap Pilkada yang digelar serentak itu tidak dijadikan ajang bertengkar di media sosial hingga memunculkan hate speech atau ujaran kebencian yang pelakunya dapat dipidana di UU ITE dengan denda Rp150 juta.
Sedangkan Ketua PWI Sumut mengatakan, wartawan memegang peranan penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Karena itu penerapan kode etik jurnalistik harus tetap dijunjung tinggi para wartawan.
PWI terutama, katanya, sangat tidak menghendaki terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Karena PWI berdiri hanya seliih beberapa bulan dari hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yakni 9 Februari 1946.
“PWI bahkan ikut menjadi garda terdepan menjaga persatuan dan keutuhan NKRI,” tegasnya.
(swisma/ril)