Massa ASBAK Gebrak Kantor Gubsu

Medan | Jurnal Asia
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Massa Aliansi Sumut Bersih Anti Narkoba (ASBAK) berunjukrasa di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (1/10). Aksi massa yang terdiri dari elemen mahasiswa seperti OMBBAK Sumut, AMPUN, GEMA Sergai, AMPER SU, Formalinsu dan Fordismasu berlangsung nyaris ricuh.
Dalam aksinya, massa berusaha memblokade jalan depan kantor Gubsu dan membakar jalan. Namun aksi tersebut langsung dihalangi aparat kepolisian yang berjaga. Alhasil terjadi keributan kecil. Akibatnya, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Satpol PP Pemprovsu juga langsung mengambil posisi di depan pintu masuk guna mengantisipasi aksi massa yang terkesan memaksa meringsek ke dalam.
Hujan deras yang mengiringi aksi demo tersebut pun tak lantas menyurutkan niat mereka menyampaikan aspirasi mereka. Pantauan sekira pukul 12.30 WIB, massa bahkan tampak kian menjadi-jadi dengan membakar ban dan melemparkannya ke halaman Kantor Gubsu. Selain itu puluhan massa juga menggoyang-goyang pagar pintu masuk sehingga membuat suasana memanas. Beberapa orang pendemo juga terlihat memanjat pagar guna menerobos masuk. Melihat itu petugas Satpol PP langsung membentuk barikade dan menyuruh pendemo kembali keluar.
Dalam aksinya, massa mengungkapkan permasalahan yang timbul di Sumut merupakan dampak dari langkah Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang diduga melanggar PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Sejumlah anggaran, diduga sejak tahun 2011 diantaranya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara, Bantuan Daerah Bawahan ke kabupaten/kota, Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Koordinator Aksi Ibrahim Simanjuntak dari OMBBAK Sumut.
Di tengah aksi berlangsung, pendemo meneriakkan dengan meminta Wagubsu Tengku Erry Nuradi dan Sekdaprovsu Nurdin Lubis segera berkoordinasi dengan DPRD Sumut untuk melanjutkan hak interpelasi terkait perbuatan Gatot Pujo Nugroho yang sudah meresahkan masyarakat Sumut. “Kami juga mendesak KPK segera memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah di Pemprovsu dan mengusut tuntas semua dugaan korupsi yang diduga melibatkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho beserta kaki tangannya yang telah dilaporkan kawan-kawan dari Cipayung Plus ke KPK,” bebernya.
Menurut mereka, berjalannya roda pemerintahan tidak terlepas dari peran serta gubernur sebagai pimpinan pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi rakyat dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari tindakan-tindakan tidak terpuji seperti korupsi. “Akan tetapi banyaknya informasi dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa hal itu berbanding terbalik dari yang diharapkan, membuat rakyat gerah dan hilang kepercayaan terhadap pemimpin yang selama ini diharapkan dapat memegang amanah rakyat,” timpal Faisal Nasution, koordinator massa dari Formalinsu. (andri)