Lakukan Penggusuran | PT KAI Divre I Dituding Langgar Kesepakatan

“Kita sangat menyayangkan tindakan dari PT KAI yang baru-baru ini melakukan pengusuran terhadap warga di bantaran pinggiran rel. Padahal harus diingatkan sebelumnya, kita sudah ada pertemuan dan se­pa­kat akan menghentikan pe­ngusuran. Tapi faktanya, justru PT KAI sendiri yang melanggar kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri,” ucap Anton Panggaben, Senin (25/1) petang, saat memimpin rapat di Ruangan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan dengan menghadirkan sejumlah warga dan PT KAI Divre I Sumut Aceh.

Anton mengingatkan agar PT KAI segera menghentikan penggusuran di beberapa ka­wa­san akibat adanya proyek pembangunan rel ganda. Tidak hanya itu, pihak legislatif akan mengundang Pj.Walikota Medan, Randiman Tarigan agar peduli kepada nasib para korban peng­gu­suran dengan turut secara langsung melihat fakta di lapa­ngan.

Boydo HK Panjaitan dari Ko­misi C juga sangat menyangkan tin­dakan di lapangan yang dite­rima pihaknya karena adanya campur tangan oknum TNI. “Saya turun langsung datang ke lapangan,tapi faktanya kami jsutru dibenturkan dengan TNI. Ini merupakan tindakan inti­midasi terhadap diri saya dan juga lembaga saya. Tindakan ini benar-benar telah mencoreng insitusinya sendiri. Ingat saya ini putra TNI juga, tapi tercoreng akibat hal ini,”tegas Boydo yang menyatakan akan bertemu lang­sung dengan Menhub RI.

Sedangkan, Paul Mei Anton Simanjuntak mewakili Komisi D secara tegas menyatakan, apa yang dilakukan pihak PT KAI tidak wajar dan tidak pantas, terutama persoalan uang tali asih. “Uang tali asih sebesar Rp1,5 juta itu tidak pantas dan wajar. Beli kandang ayam saja tidak cukup. Bagaimana kalau itu orangtua kalian? Pakai logikalah diatas langit ada langit.

Kalian bersyukur harusnya diberikan amanah. Kita secara tegas me­min­ta kepada Pangdam I Bukit Barisan agar menarik oknum TNI dari lapangan. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM. Citra TNI jangan tercoreng,” tegasnya.

Gofried Lubis, anggota Ko­misi C dalam kesempatan itu hanya menyarankan agar solusi terbaik dengan turut menghadap kepada PT KAI Pusat dan juga pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta. “Kita tidak mau mereka jadi gelandangan di Kota Medan ini.Jadi kita harus bentuk tim agar mereka tidak jadi gelandangan,”tegasnya.

Akhirnya, pimpinan rapat Anton Panggabean,langsung mengambil sikap dimana pihak­nya akan membentuk tim de­ngan tu­rut melibatkan masyarakat untuk berangkat ke Jakarta bertemu langsung dengan pihak PT KAI Pusat dan Kemeneterian Perhubungan.

“Kami minta sementara waktu stanvaskan selama 3 minggu. Kta akan membentuk tim untuk ke Jakarta agar menemukan solusi terbaik,” ucap Anton yang saat itu juga akan mengundang Pj.Walikota Medan agar turut serta melihat ke lapangan.

Menanggapi masalah ini, Sulthon, Vice Presiden PT KAI Divre I Sumut-Aceh menyatakan, tentang adanya keterlibatan TNI di lapangan semuanya tidak terlepas karena adanya kese­pakatan dengan pihak Mabes TNI dan PT KAI Indonesia. “Kami ini juga TNI yang diperbantukan di PT KAI, jadi itu anggota kami. PT KAI ada kerjasama dengan TNI untuk pembinaan Polisi Khusus Kereta api,” ucapnya.
Tidak hanya itu,sambung Sulthon, pihaknya melakukan aksi di lapangan hanya men­jalankan program dari pusat. “Penertiban dilapangan bukan program kereta api,tapi program nasional yang dicanangkan oleh Presiden,”ucapnya dan tetap menyatakan komitmen me­lakukan penertiban di lapangan.

Mendengar pernyataan Sul­thon, warga yang hadir tidak terima. Mereka pun berkali-kali menyampaikan bahwa keadilan tak lagi berpihak pada kaum kecil. “Ini masih di kawasan Mandala saja kena gusur pak. Belum yang lainnya. Berapa ribu warga yang jadi telantar nantinya. Sudah ada kesepaka­tan dis­tanvaskan,tapi mereka (PT KAI) tetap melanggar.Kena­pa mereka berani sama kami saja yang di depan mata,” ucap Jon Simamora yang diamini warga lainnya.(mag-01)