Kapolri Pimpin Rakorwil di Sibolangit Hasilkan Sibolangit Joint Communique 2017

Medan – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Polda Pantai Timur Sumatera, Sumatera Bagian Utara di The Hill Hotel Sibolangit Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (6/1) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Kadiv TI Polri, Asops Polri dan Staf Ahli (Sahli) Kapolri, para pejabat utama dan para Kapolres yang berada di jajaran enam Polda Sumbagut.

Rakowil Polda Pantai Timur Sumbagut yang meliputi Polda Aceh, Polda Sumut, Polda Ke­pulauan Riau, Polda Riau, Polda Sumbar dan Polda Jambi itu diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai penjabaran direktif Presiden dan Kapolri untuk bersinergi merapatkan barisan menangani masalah yang terjadi.

Rakorwil dilaksanakan atas dasar biografi enam Polda Pantai Timur Sumbagut yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

“Sinergitas ini untuk mengatasi tantangan masalah kejahatan, seperti penyelundupan senjata api, komoditas dan narkotika, perdagangan manusia serta te­rorisme melalui wilayah perairan. Untuk itu, nantinya akan dilakukan patroli bersama untuk mencegah hal tersebut,” ujar Rycko.

Dikatakan Rycko, dalam rangka menjabarkan Program Prioritas Kapolri dan Direktif Kapolri dalam Rapim Polri 2017, polda-polda di wilayah Sumatera bagian Utara perlu membangun sinergitas yang lebih nyata dalam melakukan aksi bersama guna mengidentifikasi, memahami bersama, menyatukan sumberdaya dan melakukan ber­bagai tindakan Kepolisian dalam rangka mengantipasi berbagai masalah sosial dan kejahatan yang terjadi di sepanjang wilayah Sumatera bagian Utara.

Rycko bilang, ada dua tanta­ngan yang dihadapi karena pantai timur Sumatera merupakan lintas jalur laut utama dan berbatasan dengan negara tetangga kita.

“Peluang, ancaman dan tan­tangan masalah sosial tentu akan meningkat,” sebutnya.

Dikatakan Rycko, enam isu yang diidentifikasi itu meliputi pen­yelundupan barang dan komoditi, peredaran gelap narkotika, per­dagangan orang, terorisme ra­dikalisme dan intoleransi, pem­berdayaan masyarakat pesisir dan patroli pantai bersama.

“Harapan dari pelaksanaan rakor ini dapat membangun sinergi, kekuatan bersama dan membentuk suatu kesepakatan bersama yang disebut Joint Communique Sibo­langit 2017,” tegas Rycko.

Usai kata sambutan dari Ka­polda Sumut, acara dilan­jutkan dengan pemutaran vi­deo Joint Communique yang meng­gam­barkan banyaknya pintu masuk wilayah pantai timur Sumatera, sehingga rawan terhadap berbagai penyelundupan, kemudian di­lanjutkan dengan paparan Karo Ops Polda Riau tentang kebakaran hutan dan lahan.

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Agus Andrianto menegaskan, tujuan Rakor untuk membangun ker­jasama dalam bidang pen­cegahan, pemberdayaan ma­syarakat, penyidikan dan patroli pantai bersama yang akan di­tuangkan dalam sebuah naskah kesepakatan bersama yang disebut Sibolangit Joint Communique 2017.

Naskah kesepakatan ini nan­tinya akan ditandatangani oleh enam Kapolda wilayah Sumbagut dan diharapkan melalui sinergi ENAM BERSATU dapat terwujud Situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah pantai timur Sumbagut.

Brigjen Andi kemudian me­nyampaikan hasil ke­se­pakatan hasil Rakor terkait isu penyelundupan barang berbahaya, komoditi dan senpi, penyelundupan orang, peredaran gelap narkoba, pe­nanganan pokok radikalisme, terorisme dan intoleransi, patroli gabungan dan pemberdayaan ma­syarakat Pantai Timur Sumatera.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berpesan kepada Kapolda untuk menempatkan posisi konflik sosial sebagai ancaman nomor satu yang harus digarap terkait agenda pesta demokrasi Pilkada.

“Bagi anggota Polri dari segi keamanan cukup rawan, karena masyarakat bisa saja berbelah dalam menentukan pilihannya. Kalau Kapolres merasa sumber dayanya tidak cukup minta bantuan kepada Kapolda,” ujar Tito.

Dikatakan Tito, terkait pe­nanganan masalah Pilkada ada keterbelahan publik karena ma­syarakat memilih calon yang mereka sukai.

“Gunakan ilmu teori pe­na­nganan konflik sosial, bahwa potensi konflik selalu terjadi. Pok yang terkuat yang terikat hubungan darah, seperti ayah dan anak. Pok kedua karena hubungan perkawinan yaitu suami istri,” ujar Tito.

Dikatakan Tito, makin besar pok makin besar jumlahnya dan tidak diikat dengan ikatan darah, tidak diikat dengan ikatan perkawinan maka besar potensi konfliknya, karena masing-masing orang punya kepentingan.

“Tapi ada kepentingan yang sama, namun juga ada perbedaan kepentingan. Teori penanganan konflik dalam menangani konflik maka perbedaan kepenti­ngan ditekan diminimalisir sekecil mung­kin, lalu persamaan ke­pen­ti­ngannya diangkat,” pesan Tito.

Tito mengingatkan, Pilkada yang rawan adalah Aceh, daerah lain pemilihan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota dikeroyok bersama jangan dilepas kepada Kapolresnya saja.

“Dorong kekuatan Brimob, tim serse, tim intel untuk penggalangan masyarakat. Kepada Kapolda Sumut, Sumbar, Riau bila terjadi keadaan kontijensi di Aceh agar siap beri back up,” ucap Tito.

Mantan Kepala BNPT tersebut menambahkan, masalah pe­nye­lundupan disatu sisi merugikan negara, namun disisi lain juga membantu kehidupan masyarakat. Kalau penyelundupan terus ber­lanjut ada beberapa dampak yaitu masuknya barang-barang berbahaya seperti Narkoba, senpi dan handak, serta komoditas yang bisa menghancurkan produksi dalam negeri seperti tekstil, komoditas bahan-bahan pokok seperti pangan (garam, gula, daging).

“Buat Satgas di daerah-daerah, tetapi hati-hati dimasyarakat tertentu yang bisa bergejolak, jadi lihat local custom. Berdayakan pemerintah lokal,” tegas Tito.

Terkait kebakaran hutan dan lahan, tambahTito, pada prinsipnya adalah pencegahan. Kalau sudah terbakar, bom bardir air dari udara akan percuma. Jenderal bintang empat tersebut mengingatkan agar polisi membuat pendekatan masyarakat untuk membangun kanalisasi, menyiapkan fasilitas pencegahan kebakaran dan sistem pemadaman.

“Salah satu yang penting untuk mengeluarkan anggaran Pemda adalah adanya status darurat untuk pencegahan seperti sosialisasi. Berikutnya Gakkum yang kon­sisten. Pidanakan korporasi untuk efek jera kalau mereka sengaja membakar,” ungkap Tito

Tito bilang, kebakaran hutan dan lahan adalah kejahatan ling­kungan hidup, termasuk per­dagangan satwa langka, harimau, gading gajah dan lain-lain agar bisa diungkap.

“Kalau ada yang bisa ungkap jaringan pencurian satwa langka, saya akan datang khusus mem­berikan penghargaan,” janji Tito.

Tito juga berpesan untuk ti­dak main-main dengan narkoba. Dia meminta anggotanya untuk melakukan tindakan tegas ter­hadap bandar Narkoba. Tito juga sempat menyinggung masalah perdagangan manusia di Pantai Timur Sumatera yang sangat rawat terhadap jalur penyelundupan manusia.

“Untuk sumber daya masyara­kat pe­sisir, ini tidak bisa ditangani Polri sendiri, harus kerjasama dengan Pemda. Dorong pemerin­tah untuk membangun sentra ekonomi baru,” tegas Tito.

Sementara itu, Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno mengaku bangga atas ke­ber­­ha­silan-keberhasilan dalam me­ngungkap kasus besar yang jadi perhatian publik yang bisa me­lambungkan citra, tapi harus di­sadari dibalik keberhasilan itu tersembunyi kegagalan untuk mencegah kejadian itu.

“Operasi binakusuma untuk mencegah gangguan Kamtibmas dengan melakukan sambang atau door to door sistem. Safari ke PT, Toga, Tomas untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat,” ujar Putut.

Dikatakan Putut, konflik se­benarnya merupakan anugerah Tuhan yang maha kuasa sejak kita dilahirkan. Dalam diri sendiri pun ada konflik dan senjata kita yang dibawa kemana-mana adalah komunikasi yang menunjukkan polisi sebagai pelayan dengan masyarakat yang dilayani.

Asop Kapolri, Irjen Pol Unggung Cahyono menambahkan, Polda Riau dan Polda Jambi un­tuk melakukan langkah-langkah pen­ce­gahan Karhutla. Polda Aceh untuk mewaspadai aksi terror terkait Pilkada, sementara Polda Sumut dan Sumbar untuk melakukan Gakkum terhadap peredaran gelap Narkoba.

“Untuk Polda Kepri cegah penyelundupan baik barang mau­pun manusia, temasuk terkait Pam Pilkada untuk makukan pemetaan kerawanan,” tukas Unggung.

Sebelumnya kegiatan rapat koordinasi wilayah Polda Bagian Pantai Timur Sumatera yang diikuti para pejabat jajaran satuan kerja dari 6 Polda tersebut sudah dimulai dengan diskusi kecil pada 3 Februari 2017 di Mapolda Su­mut.

Keesokan harinya di­laksanakan diskusi besar yang membahas berbagai isu-isu keamanan yang sering terjadi dan mengancam Kamtibmas di wilayah pantai timur Sumatera.
(ial)