Hasil Raker Komwil I APEKSI Wujudkan ASN Profesional

Medan – Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi selaku Wakil Ketua I Bidang Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) membuka Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I APEKSI di Hotel Radisson Jalan Sudirman Batam, Kamis (20/4). Sejumlah permasalahan yang dialami masing-masing kota, dibahas dalam raker ini.

Di samping itu raker ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan men­jadi bahan masukan pa­da saat digelarnya Rapat Ker­ja nasional (Rakernas) APEK­Si di Malang pada 11-13 Juli men­datang. Diharapkan Wa­likota Medan melalui raker ini, se­lain terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, juga ingin mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional.

Pembukaan raker ini dilakukan Eldin setelah Ketua Dewan Pengurus APEKSI Pusat, Hj Airin Rachmi Diany SH MH berhalangan hadir, lantaran menjadi pembicara pada acara Science and Technology in So­ciety Forum The 4 ASEAN Japan Workshop of Technology For Economic Development di Denpasar, Bali.

Dihadapan 23 walikota se-Sumatera yang tergabung da­lam Komwil I APEKSI, Walikota Medan menjelaskan, raker ini merupakan kegiatan rutin yang diamanatkan dalam AD/ART APEKSI. Raker ini harus dilak­sanakan sekali dalam setahun namu ada pula yang melaksanakannya 2 sampai 3 kali dalam setahun.

Dijelaskan Eldin, APEKSI merupakan forum yang ter­diri dari 98 kota di seluruh In­donesia. Tujuan forum ini untuk membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah (Otda) dan menciptakan iklim yang kondusif, bagi pem­bentukan kerjasama antar pe­merintah kota sejalan dengan semangat desentralisasi dan de­mokrasi. Selanjutnya dalam sam­butannya, Eldin memaparkan perubahan UU No.32 tahun 2004 menjadi UU No.23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah meng­akibatkan perubahan da­lam beberapa hal seperti da­lam pembagian urusan pe­merintahan.

Salah satunya bidang pen­di­dikan menengah merupakan salah satu dari beberapa bidang yang pengelolaannya dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. (put)