Boracay – Negara Asia Tenggara memandang penempatan persenjataan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagai hal mencemaskan dan ingin mencegah militerisasi serta mendesakkan pembicaraan untuk mencegah kejadian itu lebih jauh, kata Filipina pada Selasa (21/2).
Menteri luar negeri kesepuluh negara anggota ASEAN sepakat dalam kekhawatiran mereka terkait pengurukan dan militerisasi sejumlah pulau oleh Beijing, kata Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay.
Yasay tidak menyebutkan perkembangan pemicu kekhawatiran itu, namun mengatakan ASEAN berharap Tiongkok dan AS memastikan perdamaian dan ketenangan.
“Anggota ASEAN sepakat dalam pandangan kekhawatiran mereka terhadap yang mereka pandang sebagai militerisasi wilayah,” kata Yasay kepada wartawan di pulau Boracay, Filipina.
Filipina adalah pemimpin kelompok negara itu untuk tahun ini dan menjadi tuan rumah pertemuan tahunannya, yang juga akan diikuti beberapa pihak dari luar, seperti, Tiongkok dan Amerika Serikat.
Dengan mengacu kepada sejumlah pulau buatan Tiongkok, Yasay menambahkan, “Mereka mengetahui, khawatir, bahwa Tiongkok menempatkan sejumlah persenjataan di sarana itu, yang mereka dirikan, dan menyampaikan kekhawatiran besar akan hal tersebut.”
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok atas perdagangan dan wilayah di bawah Presiden AS Donald Trump telah memicu kekhawatiran bahwa Laut Tiongkok Selatan dapat menjadi sebuah titik nyala, dengan banyak perekonomian di Asia Tenggara bergantung kepada dua pihak itu.
Tiongkok mengklaim sebagian besar perairan itu, yang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan senilai sekitar lima triliun dolar Amerika tiap tahunnya.
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim yang bertabrakan.
Tiongkok pada Jumat menyelesaikan simulasi perang yang melibatkan kapal induknya, yang membuat negara tetangganya khawatir. Angkatan laut AS pada Sabtu mengatakan kelompok serbu kapal induk mereka telah memulai patroli rutin di Laut Tiongkok Selatan.
Pada tiga hari sebelumnya Tiongkok mengeluarkan peringatan terhadap kegiatan itu, menyusul adanya insiden awal Februari ini saat sebuah pesawat P-3 milik Angkatan Laut AS dan sebuah pesawat militer Tiongkok bertemu di atas Laut Tiongkok Selatan.
Yasay mengatakan sejumlah negara ASEAN memandang kebijakan-kebijakan di bawah Trump masih “berkembang” namun berharap dia akan mengungkapnya dalam beberapa bulan ke depan untuk memberikan “gambaran yang lebih konkrit dan jelas,” terutama terkait Tiongkok.
“Kami tidak mengetahui gambaran penuh bagaimana kebijakan luar negeri ini akan berbentuk, dan bagaimana hubungannya dengan Tiongkok. Meskipun demikian kami berharap kebijakannya akan positif”.
Dia juga mengatakan ASEAN menginginkan sebuah kerangka untuk mengeluarkan kebijakan maritim antara Tiongkok dengan kelompok itu agar dapat diselesaikan pada Juni, dan Beijing telah tampak berkeinginan untuk menyelesaikannya.
Semua pihak harus memastikan bahwa kebijakan itu, yang hanya berjalan sedikit sejak gagasannya disepakati pada 2002, dibuat “mengikat dan dapat ditegakkan” secara hukum, kata Yasay menambahkan. (ant)