Manila – Dua anggota DPR di Filipina mendesak agar Presiden Rodrigo Duterte mengungkap isi kesepakatannya dengan Tiongkok. Desakan ini muncul di tengah ramainya pembahasan pemakzulan Duterte dan isu Laut Tiongkok Selatan antara kedua negara.
Sebagaimana dikutip dari Inquirer, Rabu (22/3) Ruffy Biazon dan Salvador Belaro mengatakan, Duterte perlu menorehkan kebijakannya dengan Tiongkok di kertas. Mereka mengklaim, dokumen itu dapat membantu pemerintah Filipina mendiskusikan kebijakan tersebut dan menghindari kesalahan tafsir.
Belaro menjelaskan, bila kebijakan tersebut sudah ada hitam di atas putih maka tidak akan menyebabkan kesimpangsiuran. “Untuk mengecualikan keraguan sehubungan dengan implikasinya, presiden (Duterte) harus menjelaskan sejauh mana kesepakatan itu atau (muncul) risiko salah tafsir,” tutur Belaro.
Ruffy Biazon menyatakan, terkait kesepakatan dengan Tiongkok, seharusnya ada dokumen yang mengikat kedua negara. Dokumen tersebut pun harus terbuka untuk para pembuat kebijakan agar bisa didiskusikan.
Desakan ini semakin menjadi tekanan untuk Duterte mengingat ia masih dibayangi isu pemakzulan yang diajukan oleh Gary Alejano. Pada gugatan ini, Alejano menuding sang presiden Filipina telah melanggar undang-undang dasar, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, penyuapan hingga kejahatan besar lainnya. (ozc)