Karo | Jurnal Asia
Unsur Muspida di Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat koordinasi pengamanan dan pengelolaan dalam rangka mendukung pembangunan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional, Sabtu (24/8/2019).
Rapat digelar di Hotel Samosir Cottage, dibuka langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto. Ia berpesan agar para Kapolres se-kawasan Danau Toba membantu penyelesaian masalah yang dihadapi Pemda.
“Sesuai program pemerintah pusat terkait super prioritas sekawasan Danau Toba, kalau tidak bisa diselesaikan buatkan laporan polisi, suruh dinas terkait buatkan laporan secara hukum. Kalau bisa difasilitasi secara baik baik (persuasif) , itu lebih bagus penyelesaian masalah,” ujarnya.
Kapoldasu juga mengatakan tetap akan mendorong, memfasilitasi, memonitor, mengawasi dan menyukseskan program pemerintah, apalagi dana yang cukup besar digelontorkan pusat untuk pembangunan kawasan Danau Toba.
“Maka setiap daerah yang menerima dana untuk keperluan kawasan Danau Toba, kita tetap akan kawal penggunanya dan dari segi faktor keamanan juga kita akan laksanakan,” tandasnya.
Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo mengatakan untuk Danau Toba sudah masuk program quick win, semua berfokus pada optimasi destinasi wisata yang sudah ada maupun belum tergali dengan maksimal di lima destinasi di atas dengan memanfaatkan pendekatan “storynomics tourism”.
“Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang menyasar lima destinasi, yaitu kawasan Danau Toba, Borobudur, Manado, Mandalika, dan Labuan Bajo,” sebutnya.
Menurut Arie Prasaetyo dalam sistem Quick win ada 28 titik yang akan dikerjakan tahun 2019 sesuai kucuran dana dari anggaran pusat, dan membagi paket wisata dalam 4 cluster.
Ia mengaku prihatin selama ini sering kali di medsos, diliputan media adanya isu yang menghambat dan potensi solusi dalam perkembangan destinasi kawasan Danau Toba.
“Semisal tata kelola pariwisata, lalulintas jalan raya dan keselamatan pelayaran belum optimal, isu lingkungan (viral KJA, penebangan hutan dan perternakan), isu banyaknya bangun liar di area batas pinggir pantai, dan isu belum optimalnya kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,” ucapnya.
Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan dalam paparan terungkap dan membenarkan adanya isu pembangunan sekitar kawasan Danau Toba khususnya Kabupaten Karo masih ditemukan KJA tanpa ijin.
“Ini berpotensi konflik, penolakan pembangunan kios kuliner, limbah domestik, keindahan dan kebersihan, kontur geografis akses jalan sempit dan rawan longsor, dan banyak spot potensi wisata belum tergali secara optimal,” ungkapnya.
Menurut Terkelin, apa yang diutarakan tadi oleh Kepala BPDOT bahwa program quick win 2019 akan menyelesaikan 28 titik untuk memajukan sekitar kawasan Danau Toba, diantaranya Kab. karo ada masuk 3 titik tersebut tertuang dalam nomor urut 15,16 dan 17 dalam daftar program quick win.
“Nomor urut 15 tertulis Taman Bunga Sapo Juma Tongging, nomor urut 16, air terjun Sipiso – piso sedangkan nomor urut 17, Bukit Gundaling,” sebutnya.
Sedangkan dalam bentuk paket wisata Pemda Karo masuk kategori cluster 2 dari jumlah 4 cluster yang telah ditetapkan dimana cluster 2 adalah Kab. Karo dan Kab. Dairi, dengan jumlah 8 destinasi.(wo/herman)