Medan | Jurnal Asia
Tingkat kemampuan daya beli petani di Sumatera Utara (Sumut) masih rendah. Ini tercermin dari indeks daya beli petani di Sumut pada Mei 2019 dengan Nilai Tukar Petani (NTP) hanya berada di angka 98,14 dan turun 0,87 persen dibandingkan dengan NTP pada April 2019.
“Indeks di bawah 100 tersebut menunjukkan tingkat kemampuan atau daya beli petani Sumut masih rendah,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi, Senin (10/6).
Berdasarkan data BPS Sumut, NTP yang turun 0,87 persen dibandingkan April 2019 sebesar 99 karena penurunan NTP subsektor tanaman pangan sebesar 0,55 persen, NTP subsektor perkebunan sebesar 2,72 persen, dan NTP subsektor perikanan sebesar 0,31 persen.
NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.
NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani, begitu juga sebaliknya.
Dengan NTP sebesar 98,14, tentu bisa disimpulkan bahwa petani Sumut defisit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Angka sebesar itu cukup rawan bagi petani karena mereka cenderung akan mencari jalan lain yang dinilai lebih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut pengamat pertanian Sumut, Prof. Abdul Rauf, petani akan impas jika indeksnya pas di 100, dan akan merugi jika indeksnya di bawah 100. Sejahtera jika indeksnya di atas 100.
“Jadi angka 98,14 termasuk rawan karena petani defisit. Ini tentu PR besar bagi Pemprovsu. Keterpurukan petani ini salah satunya tidak terlepas dari kondisi harga komoditas di pasar internasional. Itu terbukti dari NTP subsektor perkebunan yang turun sebesar 2,72 persen menjadi 94,97. Ini harus segera dicari solusinya,” katanya.
Selain harga komoditas, masalah pola tanam dan lahan pertanian, tata niaga, impor pangan dan ketergantungan pangan dari wilayah lain perlu dituntaskan. Khususnya bagi petani yang memang menghasilkan komoditas pangan non perkebunan.
Menurut Rauf, perlu pemerataan pembangunan di semua subsektor pertanian. Jangan hanya fokus ke subsektor perkebunan sehingga menjadi ‘petaka’ ketika harga komoditas anjlok. Selain itu, tata niaga produk pertanian jangan hanya mengedepankan hasil di atas kertas.
“Lihat langsung ke lapangan. Bagaimana kondisi sebenarnya? Dengan begitu, akan bisa dilihat dimana letak masalahnya sehingga solusinya pun tepat. Jika NTP tetap bercokol di bawah 100, petani akan terus merugi,” kata Rauf.(nty)